Berita Surabaya

Menko Airlangga Hartarto Minta Pemda Lakukan 8 Langkah untuk Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi

Menko Airlangga Hartarto menyebut ada delapan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Sri Handi Lestari
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebut ada delapan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Hal itu diungkapkan Menko Airlangga saat hadir dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).

"Langkah pertama, memperluas kerja sama antar daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas," kata Airlangga.

Kedua, melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Kemudian, ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

"Keempat, menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam pengendalian inflasi. Mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial," jelas Airlangga dalam acara yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo tersebut.

Selanjutnya, kelima, Airlangga menyebut, langkah dengan mempercepat implementasi program, tanam pangan pekarangan. Misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.

Keenam, menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah. Dan ketujuh, memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.

"Kedelapan atau terakhir, adalah dengan memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga," ungkap Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menegaskan, bila kedelapan langkah ini dilakukan seluruh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, paling tidak bisa menahan inflasi hingga tidak melebihi pertumbuhan ekonomi.

Namun diprediksi, hal itu bisa terjadi dan dirinya meminta pemerintah daerah untuk bersiap.

"Pada kuartal II, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen. Mungkin di kuartal III angkanya, ya mirip-mirip lah. Sampai year to date kira-kira 5,2 persen, sehingga kita harus siap-siap angka inflasi nanti akan sedikit lebih tinggi dari pada angka pertumbuhan ekonomi," beber Airlangga.

Saat ini inflasi Indonesia ada di angka 4,69 persen. Namun inflasi tersebut masih terjaga karena transmisi inflasi impor belum masuk akibat subsidi.

Oleh karena itu, pemerintah pusat harus siaga untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi dengan memperhatikan komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi. Di antaranya, bawang, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging. Sedangkan khusus yang di-administered price adalah tarif angkutan.

Untuk memastikan ekonomi tetap terjaga, Airlangga juga meminta semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk mematuhi arahan presiden dalam rangka menekan laju inflasi.

Airlangga menghitung efek inflasi energi, yakni kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar akan berdampak pada kenaikan inflasi utama sebesar 1,6 persen hingga 2 persen.

Oleh karena itu, laju inflasi harga yang diatur pemerintah dan pangan harus tetap terkendali.

Penanganan inflasi ini tidak main-main. Menurutnya, pemerintah akan menangani inflasi selayaknya ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, diperlukan sinergi dan gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

"Gotong royong sangat kita hayati dalam budaya Indonesia. Semangat itu yang diharapkan mampu mengendalikan inflasi," kata Perry.

Sepakat dengan yang disampaikan Airlangga, Perry menyebut, dampak rambatan dari kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar terhadap kenaikan tarif angkutan yang juga bisa memengaruhi kenaikan inflasi pangan. Karena itu perlu ada upaya pengendalian tarif angkutan.

“Penyesuaian harga Pertalite dan solar, memang itu adalah pilihan yang sulit. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengendalikan dampak rambatannya. Penyesuaian harga Pertalite dan solar yang harus dilakukan adalah bagaimana tidak merembet pada kenaikan harga-harga angkutan, makanya kenapa tarif angkutan pusat sudah diputuskan,” ungkap Perry.

Dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja di sektor angkutan untuk menghadapi dampak kenaikan BBM subsidi. Sehingga dampak rambatannya bisa dikendalikan.

"Kalau dampak rambatan kepada angkutan ini bisa dikendalikan, tentu saja dampak selanjutnya kepada harga-harga makanan dan yang lain yang memengaruhi daya beli itu bisa dikendalikan,” pungkas Perry.

Sementara itu, dalam Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 tersebut, juga diisi dengan penyerahan TPID Award bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasinya. Di antaranya para pemenang tersebut, untuk Wilayah Jawa-Bali, pemenangnya adalah Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kabupaten atau Kota terbaik diraih Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten dan Kota Berprestasi, diraih Kabupaten Blitar.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved