Berita Surabaya

Menko Airlangga Hartarto Minta Pemda Lakukan 8 Langkah untuk Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi

Menko Airlangga Hartarto menyebut ada delapan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Sri Handi Lestari
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022). 

Untuk memastikan ekonomi tetap terjaga, Airlangga juga meminta semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk mematuhi arahan presiden dalam rangka menekan laju inflasi.

Airlangga menghitung efek inflasi energi, yakni kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar akan berdampak pada kenaikan inflasi utama sebesar 1,6 persen hingga 2 persen.

Oleh karena itu, laju inflasi harga yang diatur pemerintah dan pangan harus tetap terkendali.

Penanganan inflasi ini tidak main-main. Menurutnya, pemerintah akan menangani inflasi selayaknya ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, diperlukan sinergi dan gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

"Gotong royong sangat kita hayati dalam budaya Indonesia. Semangat itu yang diharapkan mampu mengendalikan inflasi," kata Perry.

Sepakat dengan yang disampaikan Airlangga, Perry menyebut, dampak rambatan dari kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar terhadap kenaikan tarif angkutan yang juga bisa memengaruhi kenaikan inflasi pangan. Karena itu perlu ada upaya pengendalian tarif angkutan.

“Penyesuaian harga Pertalite dan solar, memang itu adalah pilihan yang sulit. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengendalikan dampak rambatannya. Penyesuaian harga Pertalite dan solar yang harus dilakukan adalah bagaimana tidak merembet pada kenaikan harga-harga angkutan, makanya kenapa tarif angkutan pusat sudah diputuskan,” ungkap Perry.

Dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja di sektor angkutan untuk menghadapi dampak kenaikan BBM subsidi. Sehingga dampak rambatannya bisa dikendalikan.

"Kalau dampak rambatan kepada angkutan ini bisa dikendalikan, tentu saja dampak selanjutnya kepada harga-harga makanan dan yang lain yang memengaruhi daya beli itu bisa dikendalikan,” pungkas Perry.

Sementara itu, dalam Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 tersebut, juga diisi dengan penyerahan TPID Award bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasinya. Di antaranya para pemenang tersebut, untuk Wilayah Jawa-Bali, pemenangnya adalah Provinsi Jawa Barat. Kemudian Kabupaten atau Kota terbaik diraih Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten dan Kota Berprestasi, diraih Kabupaten Blitar.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved