Berita Surabaya
Menko Airlangga Hartarto Minta Pemda Lakukan 8 Langkah untuk Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi
Menko Airlangga Hartarto menyebut ada delapan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi
Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebut ada delapan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
Hal itu diungkapkan Menko Airlangga saat hadir dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).
"Langkah pertama, memperluas kerja sama antar daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas," kata Airlangga.
Kedua, melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.
Kemudian, ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
"Keempat, menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam pengendalian inflasi. Mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial," jelas Airlangga dalam acara yang dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo tersebut.
Selanjutnya, kelima, Airlangga menyebut, langkah dengan mempercepat implementasi program, tanam pangan pekarangan. Misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.
Keenam, menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah. Dan ketujuh, memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.
"Kedelapan atau terakhir, adalah dengan memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga," ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menegaskan, bila kedelapan langkah ini dilakukan seluruh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, paling tidak bisa menahan inflasi hingga tidak melebihi pertumbuhan ekonomi.
Namun diprediksi, hal itu bisa terjadi dan dirinya meminta pemerintah daerah untuk bersiap.
"Pada kuartal II, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen. Mungkin di kuartal III angkanya, ya mirip-mirip lah. Sampai year to date kira-kira 5,2 persen, sehingga kita harus siap-siap angka inflasi nanti akan sedikit lebih tinggi dari pada angka pertumbuhan ekonomi," beber Airlangga.
Saat ini inflasi Indonesia ada di angka 4,69 persen. Namun inflasi tersebut masih terjaga karena transmisi inflasi impor belum masuk akibat subsidi.
Oleh karena itu, pemerintah pusat harus siaga untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi dengan memperhatikan komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi. Di antaranya, bawang, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging. Sedangkan khusus yang di-administered price adalah tarif angkutan.
Di Momen HJKS ke-730, Wali Kota Eri Cahyadi Komitmen Tuntaskan Masalah Genangan Air di Surabaya |
![]() |
---|
Langgar Kode Etik Partai Disinyalir Jadi Alasan Megawati Pecat Ketua PAC PDIP Bulak Riswanto |
![]() |
---|
Bogasari Kembali Aktifkan Edukasi Tatap Muka Lewat UKM KIAT 2023 |
![]() |
---|
PDAM Surya Sembada Ganti 110 km Pipa di Perkampungan, Tersebar di 38 Kelurahan Kota Surabaya |
![]() |
---|
PWNU Jatim Sediakan Beasiswa S1, Siapkan Kader NU Terbaik di Abad Kedua |
![]() |
---|