Berita Surabaya

Dewan Minta Pemkab Mojokerto Lakukan Penataan Ulang Galian C, Ini Alasannya

Dewan meminta Pemkab Mojokerto lakukan penataan ulang soal maraknya Galian C.

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: irwan sy
febrianto ramadani/surya.co.id
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Anwar. 

Berita Surabaya

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Dewan meminta Pemkab Mojokerto lakukan penataan ulang soal maraknya Galian C di Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan oleh perusahaan tambang ilegal atau tidak memiliki izin.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Anwar, mengatakan jika kondisi tersebut dibiarkan, selain terjadi kerusakan alam, juga berimbas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto.

"Pemkab harus bisa menerbitkan Perda untuk menggali potensi PAD yang belum maksimal di pertambangan, khususnya Galian C," ujarnya, Rabu (14/9/2022).

Menurutnya, Komisi II juga pernah mengundang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Mojokerto saat rapat mengenai anggaran.

Selain itu, juga telah mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Hukum dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Mojokerto, serta beberapa pengusaha tambang ilegal ke Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto.

"Dari data itu, baik penambang yang berizin maupun tidak, sama-sama tidak menyumbang PAD bagi Kabupaten Mojokerto. Ada 132 tambang ilegal. Kemudian hanya sekitar 10 tambang yang memiliki ijin dari dinas terkait. Alasan dari pengusaha tambang saat disinggung mengenai pembayaran retribusi, semua pengusaha tambang yang diundang kompak menjawab bahwa untuk memperoleh perizinan sangat sulit," imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto tersebut, menjelaskan, Pemkab hanya memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

"Pertambangan pasir, batu dan tanah padas menjadi tambang yang paling marak. Beberapa diantaranya, terdapat 2 Kecamatan yang khusus menambang batu, sedangkan lainnya pasir. Setiap wilayah berbeda-beda fokusnya," ucapnya.

Ia mendorong Pemkab Mojokerto untuk membuat perda baru tentang pengelolaan, hingga penarikan retribusi dari pertambangan, melalui Bapenda untuk memberikan ketegasan kepada pengusaha tambang Galian C.

"Perda baru tersebut sangat perlu. Supaya ada payung hukum, PAD bertambah dan pengusaha juga mudah mendapatkan perizinan. Bahkan untuk perbaikan pasca tambang juga diatur disana," tandas Anwar.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved