Berita Lamongan

4 Raperda Dibahas di Hari Kedua Paripurna, Ini Pandangan Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Lamongan

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyerahkan dokumen Pendapat eksekutif atas Empat Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Lamongan

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/hanif manshuri
Rapat paripurna DPRD Lamongan hari kedua bahas Empat Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dan Pandangan Umum Fraksi Atas Lima Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah dilanjutkan, Rabu (14/9/2022). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Rapat paripurna DPRD Lamongan hari kedua dalam rangka pembahasan Empat Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dan Pandangan Umum Fraksi Atas Lima Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah dilanjutkan, Rabu (14/9/2022).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyerahkan dokumen Pendapat eksekutif atas Empat Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Lamongan secara langsung kepada Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, yang kemudian diikuti oleh perwakilan anggota fraksi.

Penyerahan dokumen Pandangan Umum Fraksi Atas empat Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah dimulai dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dilanjut Fraksi Partai Demokrat, kemudian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disusul Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat pansus.

Sebelumnya telah disampaikan pada rapat Paripurna Tahap I terdapat lima raperda usulan Pemerintah Daerah Lamongan. Usulan tersebut yakni Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Juga Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lamongan, dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung .

Selanjutnya ada empat raperda inisiatif DPRD Lamongan yakni, Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Raperda Desa Wisata, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda Penyelenggaraan Reklame.

Dikutip dalam dokumen Pandangan Umum Fraksi Atas Lima Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah, dimana ketujuh fraksi menyambut baik kelima raperda usulan Pemerintah Daerah Lamongan.

Meski terdapat beberapa catatan dan hal yang harus dipertimbangkan, ketujuh fraksi DPRD Lamongan mendukung penuh usulan raperda Pemerintah Daerah salah satunya Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan.

“Fraksi Partai Demokrat menyambut baik langkah yang dilakukan Pemkab Lamongan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan demi terciptanya kemudahan perizinan usaha dan investasi di Kabupaten Lamongan,” ungkap Fraksi Partai Demokrat yang dikutip dari dokumennya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai PDIP yang menyambut baik Raperda tentang retribusi Penggunaan Tenaga kerja Asing sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Retribusi juga relatif tidak menambah beban bagi masyarakat serta telah diatur dan diimplementasikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Fraksi Partai PDIP.

Sementara dokumen eksekutif yang disampaikan bupati atas Empat Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Lamongan yang mengapresiasi raperda usulan DPRD Lamongan terutama Raperda Desa Wisata.

“Saya sangat mengapresiasi dan optimis bahwa raperda ini akan memberikan dukungan yang nyata bagi pengembangan desa wisata selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah,” kata Kaji Yes.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved