Berita Surabaya

Bantu Penanganan Stunting di Kota Surabaya, BKKBN RI Salurkan Rp 20 Miliar

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ikut memberikan perhatian terhadap penanganan stunting di Kota Surabaya.

surya.co.id/bobby kolloway
BKKBN RI bertemu dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran pemerintah kota, Senin (12/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ikut memberikan perhatian terhadap penanganan stunting di Surabaya.

Tahun ini, BKKBN juga menyalurkan bantuan anggaran senilai Rp20 miliar.

Penyaluran tersebut di antaranya melalui alokasi untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya.

Tahun 2022 terdapat alokasi DAK Fisik Rp1,7 miliar dan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp20 miliar.

"Penyaluran tersebut kami lakukan melalui bantuan anggaran yang di antaranya melalui Dinas DP3A-PPKB. Tahun ini kami harap realisasi bisa maksimal," kata Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG di Surabaya.

Baca juga: Mahasiswa Asal Pasuruan Hilang di Bukit Krapyak Pacet Mojokerto, Pamit ke Keluarga Tugas Kuliah

Pemerintah pusat ikut memberikan dukungan terhadap penanganan stunting di Kota Pahlawan.

Menurut hasil data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting di Surabaya adalah 28,9 persen.

Pembahasan secara intensif pun dilakukan antara BKKBN RI dengan pemerintah kota, Senin (12/9/2022).

Tak sekadar bantuan anggaran, ada berbagai program yang akan diintegrasikan antara kedua belah pihak agar program zero stunting bisa terwujud tahun ini.

"Kegiatan (pencegahan stunting) yang dilakukan di Surabaya sudah cukup masif. Ada waktu tiga bulan hingga akhir tahun, mudah mudahan angkanya bisa turun signifikan," katanya.

Ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pemkot Surabaya.

Menurut Dokter Hasto, peran ini tak hanya dilakukan tenaga kesehatan seperti bidan namun harus dikerjakan secara bersama-sama.

Dimulai dari akurasi data. Menurutnya, Pemkot harus bisa memastikan data bayi yang lahir setiap harinya.

Baik dari sisi jumlah hingga kondisi bayi yang nantinya memerlukan intervensi.

Untuk mencegah bayi stunting, maka antisipasi akan dilakukan mulai dari pengukuran bayi.

"Misalnya, di Surabaya angka kelahiran mencapai 120 bayi perhari. Kalau kita tertib mendata, maka semua nama dan alamat akan tercatat. Termasuk yang misalnya yang panjang bayinya kurang dari 48 cm," katanya m

Setelah mengetahui kondisi dan alamat bayi yang memerlukan intervensi, petugas akan memberikan pendampingan.

Mulai dari sosialisasi hingga pemenuhan gizi bagi bayi melalui ibunya.

"Sebenarnya nggak banyak, mungkin sekitar 20 persen dari total kelahiran. Nah ini harus dikejar. Supaya yang kurang dari 48 cm ini bisa terkoreksi dalam kurun waktu 6 bukan dengan mendorong pemberian asi eksklusif, misalnya," katanya.

Bukan hanya kepada orang tua, BKKBN juga melakukan sosialisasi kepada calon orang tua atau bahkan calon pengantin.

Termasuk, melakukan pemeriksaan kesehatan agar orang tua siap kelahiran bayi yang sehat.

"Semua yang akan nikah, sebelumnya ada pemeriksaan lingkar lengan, HB, tinggi badan, berat badan hingga lingkar perut. Kalau misalnya ditemukan ada yang kurang dilakukan pendampingan," tandasnya.

"Misalnya, ada yang HB kurang, maka boleh nikah namun diminta untuk tidak hamil dahulu. Yang bersangkutan melaksanakan Prakonsepsi dengan minum tablet tambah darah dulu, misalnya. Ini penting untuk pencegahan," katanya.

Untuk melakukan hal tersebut, BKKBN juga siap menerjunkan petugas. Di Kota Surabaya, ada sekitar 6.000 Tim Pendamping Keluarga.

"Kami memiliki Tim Pendamping Keluarga. Sedangkan Pemkot punya Kader Surabaya Hebat. Nah, keduanya bisa gotong royong dan kerjasama," katanya.

Di sisi lain, Wali Kota Surabaya pun optimistis dukungan BKKBN Pusat bisa mewujudkan zero stunting di Kota Surabaya.

Menurutnya, salah satu kolaborasi yang bisa dilakukan terkait dengan pendataan.

“Kami memang butuh datanya BKKBN soal stunting di Surabaya, sehingga kami bisa cek dan bandingkan dengan data kami, makanya kami juga minta Kadinkes untuk meminta data itu kepada BKKBN,” kata Wali Kota Eri.

Pihaknya juga menginstruksikan Kader Surabaya Hebat untuk berkolaborasi dengan Tim Pendamping Keluarga yang dari BKKBN.

"Melalui kolaborasi dan bimbingan terus dari BKKBN pusat, kami yakin akan terus bisa menekan angka stunting di Surabaya, sehingga Surabaya zero stunting bisa tercapai,” pungkasnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved