Grahadi

Pemprov Jatim

Pemprov Jatim Komitmen Beri Bansos untuk Sektor Terdampak Kenaikan Harga BBM, Anggaran Masih Digodok

Pemprov Jatim akan memberikan bantuan sosial bagi sektor terdampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tapi alokasi anggaran masih belum final.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Istimewa
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi sektor terdampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak).

Meski begitu, hingga saat ini Wagub Emil Dardak menyebut besaran bansos yang akan diberikan maupun alokasi anggaran yang disiapkan masih belum final dan masih digodog.

Tapi, Emil memastikan bahwa Pemprov Jatim akan mematuhi arahan Presiden Joko Widodo agar alokasi bantalan sosial bagi sektor terdampak kenaikan BBM akan memenuhi syarat minimal yaitu dua persen dari dana transfer umum. Bahkan dikatakan Emil bisa lebih.

"Pemerintah menyaratkan dua persen dari dana transfer untuk men-support sektor terdampak. Kami menyatakan bahwa Jatim komitmen untuk memenuhi minimal sejumlah yang disyaratkan ,tapi insya Allah lebih," tegas Emil, Senin (12/9/2022).

Saat ini, hitungan kajian untuk anggaran tengah dimatangkan. Termasuk menghitung berapa lebihan yang akan diberikan. Sebab, Pemprov Jatim, dikatakan Emil ingin melindungi agar mereka masyarakat yang rentan tetap bisa terjamin hidup layaknya.

"Kami sedang mapping untuk detailnya. Termasuk untuk sasarannya. Karena ada beberapa program juga yang bisa kami ekspansi untuk diberikan ke masyarakat, karena sudah bagus jalannya. Misalnya Program padat karya di sektor kelautan itu bisa dilakukan untuk berdayakan nelayan. Tapi kerja baktinya juga untuk menjaaga produktivitas dan kesinambungan penangkapan ikan," tegas Emil.

Selain itu, juga disiapkan bantuan sosial yang langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan. Khususnya sesuai arahan Presiden, di mana sasarannya termasuk sektor transportasi seperti sopir baik yang konvensional maupun yang online dan juga nelayan.

"Ini kami petakan semua dengan seksama. Karena kami sudah ada pengalaman saat tahun 2020 dalam penyaluran bantuan sosial sektoral yang dikelola langsung oleh pemprov, saat itu kami petakan betul agar jangan ada yang terlewat atau malah overlap," tegasnya.

Saat ditanya berapa alokasi APBD yang akan digelontorkan dalam rangka memberikan bantalan sosial bagi masyarakat Jatim yang terdampak kenaikan BBM, Emil masih belum bisa memberikan penjelasan.

"Jumlah masih dimatangkan. Karena kalau bisa lebih kenapa enggak. Karena toh ini demi menjaga kemasalahan warga kita sendiri. Tapi salah satu yang kami pastikan, bahwa alokasi ini masih memungkinkan secara anggaran kami optimalkan dari BTT," pungkas Emil.

Di kesempatan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa Pemprov Jatim akan memberikan bantalan sosial ekonomi menyikapi kenaikan harga BBM.

Menurutnya, bantalan sosial ekonomi yang akan diberikan oleh Pemprov Jatim ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Di mana dikhawatirkan akan ada kejadian ikutan usai kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang akan menurunkan daya beli masyarakat dan terjadinya inflasi.

“Insya Allah kami akan memberikan bantalan sosial ekonomi untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Untuk sektor transportasi, pelaku UMKM, nelayan dan juga disabilitas,” tegas Gubernur Khofifah, Selasa (6/9/2022).

“Sekarang sedang kami matangkan, semoga segera final sehingga bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat agar inflasi di Jatim dapat kami kendalikan,” pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved