Berita Surabaya

Rapat Paripurna Banjir Interupsi, Anggota DPRD Jatim Ramai Tolak Kenaikan Harga BBM

Suasana rapat paripurna DPRD Jatim diwarnai interupsi, anggota dewan ramai-ramai menyampaikan protes atas naiknya harga BBM, Kamis (8/9/2022).

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Yusron Naufal Putra
Sejumlah anggota DPRD Jatim menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM saat rapat paripurna, Kamis (8/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Suasana rapat paripurna DPRD Jatim diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan, Kamis (8/9/2022).

Anggota dewan ramai-ramai menyampaikan protes atas naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) yang diputuskan pemerintah belum lama ini.

Sebetulnya, rapat paripurna itu beragenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD 2022. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan dihadiri Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Namun sebelum rapat paripurna ditutup, interupsi berdatangan dari anggota dewan.

Di antara yang disampaikan adalah mengenai penolakan kenaikan harga BBM.

Misalnya disampaikan oleh Lilik Hendarwati, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Lilik, pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan pemerintah pusat.

"Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan penolakan harga BBM bersubsidi," kata politisi dari fraksi gabungan PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim ini.

Legislator dapil Surabaya ini, menilai keputusan tersebut memberatkan lantaran masyarakat baru saja bangkit dari pandemi Covid-19 yang menghantam selama beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini dinilainya berat, dia juga mengajak wakil rakyat untuk turut menyampaikan hal yang sama.

Tak hanya menyampaikan secara lisan, Lilik juga membentangkan kertas berisi kata penolakan kenaikan harga BBM. Hal ini juga diikuti rekan separtai termasuk rekan fraksinya di DPRD Jatim. Beberapa anggota DPRD Jatim lainnya juga ada yang mengikuti.

Sementara itu, Rohani Siswanto anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar dewan membuat surat resmi atas nama lembaga kepada Pemerintah Pusat perihal dampak di daerah setelah kenaikan harga BBM.

Menurutnya, hal ini karena pimpinan dewan saat menerima aksi demonstrasi beberapa hari lalu turut menyampaikan hal serupa.

Usulan ini juga disetujui oleh Mathur Husyairi, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved