Berita Lamongan

Gejolak Ekonomi Berbuntut Inflasi, Demokrat Ajak Pemkab Lamongan Menolak Kenaikan Harga BBM

dinamika perekonomian Indonesia sedang berada di fase turbulensi atau gejolak, yang menimbulkan disrupsi pada kebijakan fiskal.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dalam Sidang Paripurna DPRD, Kamis (8/9/2022). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Suasana sidang paripurna dengan agenda perubahan APBD 2022 di gedung DPRD Lamongan, Kamis (8/9/2022), mendadak berubah. Itu karena Fraksi Partai Demokrat mendadak melontarkan keprihatinan atas kondisi ekonomi di tanah air yang masih ditambah kenaikan harga BBM belum lama ini.

Dalam pandangan umum yang disampaikannya, Partai Demokrat menyelipkan sikap partainya atas kenaikan harga BBM. Alasannya, saat ini kenaikan harga BBM itu justru menjadi persoalan dan mengajak Pemkab Lamongan juga menolak kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan pemerintah.

Jubir Fraksi Partai Demokrat di DPRD Lamongan, Davis Saputra dalam pidato mengungkapkan dengan tegas ajakan itu. Dalam pandangan Partai Demokrat, kata Davis, kenaikan harga BBM bersubsidi membebani masyarakat kecil dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami Partai Demokrat mengajak Pemkab Lamongan untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM," kata Davis di depan sidang paripurna DPRD Lamongan.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut Davis, tidak sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang sedang didengungkan sendiri oleh pemerintah pusat.

Pelaku UMKM, lanjut Davis, baru bangkit dari pandemi Covid-19 dan sekarang harus dihadapkan kenaikan harga BBM. "Pelaku UMKM jangan dibebani lagi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kembali kami tegaskan bahwa Partai Demokrat menolak kenaikan harga BBM," ia mengulangi.

Sidang paripurna DPRD Lamongan itu sejatinya mengagendakan persetujuan dan pengesahan atas Perubahan APBD tahun anggaran 2022. Namun dinamika perekonomian Indonesia sedang berada di fase turbulensi atau gejolak, yang menimbulkan disrupsi pada kebijakan fiskal.

Dan untuk menghadapi kondisi tersebut, Lamongan melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disetujui dalam paripurna hari keempat dalam rangka persetujuan APBD tahun anggaran 2022.

"Ada kenaikan inflasi sebesar 4,94 persen Agustus ini. Maka Pemkab Lamongan menulis kebijakan yang pasti diikuti dengan tindak lanjut penanganannya," ungkap Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan APBD 2022 ini, Pemkab Lamongan akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di tingkat kelurahan/desa, bantuan langsung tunai (BLT) di tingkat desa melalui dana dusun, bantuan kepada pedagang kaki lima, supir, tukang becak, dan ojek online di Lamongan.

Adapun bentuk perlindungan sosial yang diberikan berupa asuransi kepada nelayan serta perlindungan pengobatan. Pemkab Lamongan juga mengadakan program penciptaan lapangan kerja dengan menggelar pelatihan bersertifikasi dan fasilitasi alat kerja. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved