Berita Tulungagung

546 TKW Tulungagung Gugat Cerai Suami Karena Selingkuh dan Cuma Bisa Habiskan Uang Kiriman Istri

Ada sekitar 546 TKW Tulungagung mengajukan gugat cerai suaminya lantaran tepergok selingkuh dan cuma bisa menghabiskan uang kiriman istri.

Penulis: David Yohanes | Editor: Iksan Fauzi
Kolase tangkapan layar
Ilustrasi TKW Tulungagung yang ditinggal suaminya selingkuh dengan wanita lain. Ada 546 TKW Tulungagung menggugat cerai suami karena ditinggal selingkuh dan cuma bisa menghabiskan uang kiriman. 

Namun selama TKW merantau, suaminya tetap menganggur dan justru menghabiskan uang kiriman.

Akhirnya istri memilih mengajukan gugatan cerai lewat pengacara.

"Ada juga suami yang ditinggal bekerja di luar negeri, malah kecantol sama perempuan lain. Akhirnya istri menggugat cerai," ungkap Huda.

Sangat jarang kasus perceraian TKW karena pihak istri yang ketahuan selingkuh.

Sebab suami yang di Tulungagung sulit memantau perilaku istrinya yang ada di luar negeri.

Namun ada juga kasus TKW yang fotonya bersama laki-laki lain diunggah di media sosial, hingga akhirnya ketahuan suaminya.

"Setelah suami tahu akhirnya ada gugatan cerai dari salah satu pihak," ujar Huda.

TKW di luar negeri yang menggugat cerai suaminya harus menyewa pengacara lebih dulu.

Dia harus membuat surat kuasa dengan legalisasi pihak perwakilan Republik Indonesia, seperti Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal RI.

Surat kuasa harus ada tanda tangan dan stempel dari Kedutaan atau Konjen RI di negara penempatan.

Setelah itu TKW itu juga harus menyewa kuasa mediasi.

Kuasa mediasi ini yang akan mewakili pada tahap mediasi dengan suami selaku tergugat.

Jika mediasi gagal, maka pihak pengacara yang akan mewakili selama proses persidangan.

"Berbeda jika penggugat ada di Tulungagung, dia yang wajib hadir saat proses mediasi. Namun karena penggugat ada di luar negeri, bisa diwakilkan pada orang yang diberinya kuasa," papar Huda.

Lebih jauh Huda mengatakan, proses perceraian seharusnya dihadiri oleh para pihak terkait.

Namun ada sejumlah pengecualian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016.

Salah satunya pihak yang ada di luar negeri, bisa mewakilkan pada kuasa hukumnya.

Update Berita lainnya di Google News SURYA.co.id

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved