Grahadi

Pemprov Jatim

Pemprov Jatim Kejar Serapan Belanja Produk Dalam Negeri dan UMKM, Progres Sudah Rp 1,9 Trilliun

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kini tengah mengejar target untuk belanja produk dalam negeri dan UMKM.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pempov Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa saat diwawancara SURYA.CO.ID, Rabu (7/9/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kini tengah mengejar target untuk belanja produk dalam negeri dan UMKM.

Dari target belanja Rp 4,2 triliun selama tahun 2022, per hari Rabu (7/9/2022) ini, serapan belanja produk dalam negeri dan UMKM Pemprov Jatim telah mencapai Rp 1,9 triliun.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pempov Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, bahwa sesuai arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pemprov Jatim berkomitmen dalam upaya dalam melestarikan produk anak bangsa dan memajukan UMKM.

Dengan rincian, selama tahun 2022, Pemprov Jatim melakukan pengadaan produk dalam negeri dan UMKM dengan total belanja mencapai Rp 4,2 triliun.

“Per September ini, progres belanja produk dalam negeri kita sudah Rp 1,9 triliun, dari Rp 4,2 triliun. Artinya sudah tercapai 45,39 persen. Dan dari jumlah belanja itu, 60 persen dari Rp 1,9 triliun atau sekitar Rp 96 miliar adalah belanja kami ke produk UMKM Jawa Timur,” tegas Endy saat diwawancara di kantornya, Rabu (7/9/2022).

Lebih lanjut Endy mengatakan, pelaksanaan belanja produk dalam negeri dan UMKM yang dilakukan Pemprov Jatim ini adalah menjalankan Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil (UKM) dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Sejalan dengan itu, maka kami berkomitmen untuk menyukseskan program tersebut dengan belanja produk dalam negeri dan UMKM, dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) mencapai 40 persen,” tegasnya.

Namun, lantaran saat ini adalah tahun pertama, Endy mengakui bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan program ini. Di mana masih minim penyedia yang belum memiliki sertifikasi TKDN mencapai 40 persen.

Termasuk untuk UMKM banyak yang belum memiliki sertifikasi tersebut. Apalagi pengurusan sertifikasi TKDN itu juga tidak murah bagi pelaku UMKM.

Tapi hal tersebut tidak menjadi penghambat berarti, karena semangatnya adalah menyerap produk dalam negeri dan UMKM sebanyak mungkin untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved