Stakeholder Keuangan, Akademisi dan BPS Jatim Gelar East Java Economic Review 2022

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, dan Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi (BPS) JawaTimur menggelar talkshow secara daring dengan tema East Java Economic Review 2022.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar lima ratus wajib pajak strategis, Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (FORKAS), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kalangan perbankan, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Pemerintah Provinsi, Akademisi, perwakilan mahasiswa, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, di Provinsi Jawa Timur.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, PM John L Hutagaol pada kesempatan opening remark, menyampaikan Forum East Java Economic Review bertujuan tukar informasi bagi kementerian/lembaga, pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, dan stakeholder untuk memajukan kegiatan perekonomian di Jatim.

"Memberikan informasi terkini kinerja APBN Jatim kepada stakeholder, menerima masukan terkait dengan pengelolaan APBN, dan mensinergikan serta kolaborasi kementerian/lembaga di Provinsi Jatim dalam rangka mensejahterakan masyarakat," kata John L Hutagaol, yang disampaikan secara daring, Senin (5/9/2022).

Keynote speech pertama, Indah Kurnia, Anggota Komisi XI DPR RI, mengatakan, untuk bersama membangun Provinsi Jatim dengan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan.

"Pelaku usaha terus diberikan kemudahan dalam melakukan perijinan dan kemudian membantu mereka dalam membentuk ekosistem usaha yang kondusif, hingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, serta tentu saja akhirnya dapat memberikan dan meningkatkan penerimaan negara," ungkap Indah Kurnia.

Kemudian bagaimana bersama-sama bisa memberikan peran dan kontribusi aktif bagi Jatim bangkit dan tentu saja lebih kuat.

"Bangkitnya tidak biasa tetapi bangkit dengan lebih kuat lagi," ujar Indah.

Abdul Ghofar, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, menyampaikan tahun ini dan tahun depan tantangan ekonomi global nasional masih sangat menantang sekali.

"Karena Perang Ukraina belum selesai. Dampak perang tersebut tentu saja inflasi akan naik, harga-harga komoditas terutama energi dan pangan saat ini juga terus naik," jelas Abdul Ghofar.

Hal yang cukup menggembirakan adalah pangsa kredit UMKM di Jatim terus meningkat menjadi 31,56 persen, misi perdagangan keluar wilayah Jatim terus ditingkatkan, dan belanja pemerintah yang maksimal akan turut memacu pertumbuhan ekonomi Jatim.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, sebagai narasumber pertama menyampaikan kinerja APBN di Jatim.

"Pendapatan negara sampai dengan 31 Juli 2022 mencapai Rp145,37 triliun atau 60,60 persen dari target. Penerimaan pajak sebesar 63,94 persen, penerimaan bea cukai sebesar 57,82 persen dan realisasi PNBP sebesar 73 persen dari target menjadi penopang pendapatan tersebut," beber Taukhid.