Pemkot Surabaya Siap Bantu Pemprov Jatim Bangun SMA/SMK Negeri Baru

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk menyiapkan SMA/SMK Negeri baru.

Mengingat, Pemkot Surabaya mendapat masukan dari warga soal kurangnya SMA dan SMK di kecamatan.

Menurut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, banyak warga yang mengeluhkan anak mereka sulit diterima SMA/SMK Negeri karena letak sekolah yang berbeda kecamatan.

”Terhadap masukan para wali murid ini, kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi. Sebab, kewenangan SMA se-derajat ada di Pemprov Jatim,” kata Cak Eri di Surabaya, Kamis (25/8/2022).

Cak Eri menyampaikan hal ini secara langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Cak Eri, Pemprov Jatim mendukung penambahan satuan Pendidikan tingkat atas namun dengan tetap melalui kajian.

”(Kajian penambahan sekolah baru) malah menjadi arahan Ibu Gubernur. Prinsipnya, Ibu mendukung agar Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya duduk bersama,” jelas Cak Eri.

Saat ini, ada sekitar 30 sekolah pendidikan tingkat atas di Surabaya. Rinciannya, 22 unit merupakan SMA Negeri dan 8 unit adalah SMK Negeri.

Namun, sebaran sekolah tersebut tidak merata. Misalnya, Genteng yang memiliki 7 sekolah (6 SMAN dan 1 SMKN) dan Sawahan dengan 3 sekolah. Sedangkan masih ada sekitar 11 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri.

Terkait masalah tersebut, Cak Eri akan terlebih dahulu mendata jumlah siswa usia SMA di masing-masing kecamatan, potensi siswa yang akan masuk SMA, dan kapasitas sekolah. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut akan disampaikan kepada Pemprov Jatim.

”Kami akan kembali duduk bersama dengan pemerintah provinsi,” kata Cak Eri yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Nantinya, apabila dari hasil kajian tersebut memutuskan adanya penambahan sekolah, maka selanjutnya akan membahas rencana anggaran.

Menurut Cak Eri, terbuka kemungkinan Pemkot Surabaya untuk ikut mendanai melalui skema sharing anggaran.

Meskipun kewenangan pengelolaan SMA Negeri ada di Pemprov Jatim, menurut Cak Eri, Pemkot Surabaya tak bisa begitu saja melepas intervensi.

”Sebab siswa SMA juga merupakan penduduk Surabaya,” tegasnya.

”Pemkot juga memiliki program wajib belajar 12 tahun. Bagaimana pun, tak boleh ada anak Surabaya yang boleh putus sekolah. Semuanya wajib sekolah,” imbuh pria yang tengah menempuh program Doktoral di jurusan Pengembangan SDM di Unair ini.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan bahwa pemetaan tersebut akan dilakukan secara komprehensif.

”Perlu kajian pemetaan daya tampung dan usia anak SMA di wilayah itu,” katanya.

Apalagi, fenomena demografi penduduk bisa berubah tiap tahunnya.

”Contohnya SMP. Bisa jadi tahun ini tinggi, namun belum tentu tahun depan begitu. Perkembangan demografi usia sekolah dinamis,” ungkap Yusuf.

Namun, ia mengakui bahwa penambahan sekolah baru bisa menjadi solusi jangka panjang. sekalipun, ini bukan satu-satunya strategi memperluas jangkauan sekolah negeri.

Selain penambahan sekolah baru, bisa juga melalui perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya yang lewat zonasi.

”Misalnya, dengan memperluas jangkauan zonasi atau memperbanyak persentase yang diterima melalui jalur zonasi,” jelasnya.

”Ini yang kami juga tengah kaji dan akan kami sampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Mungkin perlu skema perbeda terhadap kawasan tertentu,” tandasnya.