Grahadi

Pemprov Jatim

Pilgub Jatim 2024 Butuh Biaya Rp 1,08 Triliun, Dianggarkan Bertahap Mulai P-APBD 2022

Pemprov Jatim tengah mengajukan Perda Dana Cadangan ke DPRD Jawa Timur untuk biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Jatim, Jempin Marbun saat menjelaskan tentang dana cadangan untuk Pilgub Jatim 2024, Selasa (23/8/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah mengajukan Perda Dana Cadangan ke DPRD Jawa Timur untuk biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024.

Pengajuan dana cadangan ini harus dilakukan, karena sesuai perhitungan, estimasi kebutuhan anggaran untuk Pilgub Jatim pada 27 November 2024 mendatang itu membutuhkan anggaran mencapai Rp 1,08 triliun.

Karena tidak mungkin dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka pencadangan dana dibutuhkan mulai perubahan APBD tahun 2022 ini.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Jatim, Jempin Marbun menjelaskan rincian dan kronologi sehingga muncul pengajuan perda untuk dana cadangan Pilgub Jatim 2024 ini.

“Sesuai amanat dari Permendagri No 54 tahun 2019, pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran yang cukup agar pilkada serentak terlaksana dengan baik,” kata Jempin kepada SURYA.CO.ID, Selasa (23/8/2022).

Namun, ia melanjutkan, karena tahun 2024 akan dilakukan pilkada serentak di 38 kabupaten/kota dan Pemprov Jatim, maka ada komponen-komponen yang secara penuh didanai masing-masing daerah penyelenggara pilkada. Serta ada komponen yang dibiayai dengan sistem sharing.

Oleh sebab itu, Pemprov Jatim telah mengundang seluruh KPU baik Provinsi Jatim maupun kabupaten/kota dan juga Bawaslu provinsi Jatim maupun kabupaten/kota untuk membahas pembagian pembiayaan penyelenggaraan pilkada.

Dari hasil rakor itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun telah menerbitkan Kepgub terkait dengan komponen pembiayaan pilkada. Mana saja yang dibiayai pemkab/pemkot dan mana yang dibiayai secara sharing.

“Misalnya yang digunakan bersama yaitu TPS, maka petugasnya, makanan minuman itu sharing. Namun lainnya yang terkait penyelenggaraan pilkada didanai oleh daerah masing-masing,” tegas Jempin.

Lebih lanjut, tekait kebutuhan penyelenggaraan pilkada untuk Pilgub Jatim, Pemprov Jatim telah menerima usulan hibah penanganan Pilgub Jatim dari KPU Jatim, Bawaslu Jatim, Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya. Usulan keempat lembaga itu jika ditotal mencapai Rp 1,6 triliun lebih.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved