Pengamat UGM Sarankan Jokowi Tak Naikkan Pertalite dan Solar, Mending Pilih Opsi Ini Agar Tetap Aman

SURYA.co.id | JAKARTA - Saran jitu dari pengamat Ekonomi Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi agar pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite dan solar.

Pasalnya, saran ini tidak akan merusak pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemeritahan Presiden Jokowi sebesar 5,4 persen.

Jika pemerintah tetap ngotot menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi, maka akan terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Karena itu, Fahmi pun menyarankan supaya pembatasan penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum saja. 

Berikut analisi Fahmi Radhi.

Menurut Fahmi, opsi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini.

Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumennya di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi.

"Kalau kenaikan Pertalite hingga mencapai Rp 1.000/liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 year over year (YOY)," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Dengan inflasi sebesar itu imbuhnya, jelas akan memperburuk daya beli dan konsumen masyarakat serta akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen.

"Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu, pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan solar pada tahun ini," katanya lagi.

Daripada menaikkan harga BBM subsidi, Fahmi mengusulkan pemerintah lebih fokus pada pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 60 persennya tidak tepat sasaran.

"Pembatasan BBM subsidi paling efektif pada saat ini adalah menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar," jelas dia.

Selain efektif, pembatasan itu menurutnya lebih mudah diterapkan di semua SPBU daripada penggunaan MyPertamina.

Pasalnya, penggunaan MyPertamina justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.