Berita Surabaya

Surabaya Kekurangan 1.265 Guru, PGRI Desak Pemerintah Lakukan Perekrutan PPPK

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Surabaya, Kota Pahlawan masih kekurangan tenaga pendidik atau guru sebanyak 1.265. Begini respons PGRI Surabaya

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Mohammad Romadoni
Ilustrasi - Sejumlah siswa SMP saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Data dari Dinas Pendidikan mengungkapkan bahawa Kota Surabaya masih kekurangan 1.265 guru untuk jenjang SD maupun SMP. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Surabaya, Kota Pahlawan masih kekurangan tenaga pendidik atau guru sebanyak 1.265. Baik guru untuk jenjang SD maupun SMP.

Padahal, Surabaya sebelumnya telah mengangkat 880 orang guru melalui PPPK.

Terkait hal tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya, mendesak Pemerintah Pusat segera melaksanakan perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi kuota guru yang saat ini masih kurang.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan penjelasan soal rancangan KUA-PPAS Surabaya tahun 2023, Senin (1/8/2022).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi 

Baca juga: Pemkot Surabaya Keluarkan Perwali Perekrutan CPNS dan PPPK, Disebut Kuota Guru Paling Banyak

"(Kekurangan itu) memang (karena) sudah pensiun dan meninggal. Sehingga, harapan kami pada PPPK (guru) supaya nanti bisa diangkat," kata Ketua PGRI Surabaya, Agnes Warsiati, Kamis (11/8/2022).

Untuk menutup kekurangan tenaga pendidik, sebagian guru selama ini harus menambah jam pelajaran. Dari yang awalnya 8 jam per hari per kelas, bisa mencapai 2 hingga 3 kelas.

Jumlah kekurangan bukan hanya pada guru kelas, namun juga guru mata pelajaran.

"Sebenarnya ini juga berpengaruh (ke kualitas pendidikan). Sebab, manusia tentu ada capeknya. Sekalipun tetap kami handle. Namun kalau berlarut-larut akan berpengaruh. Karena mendidik anak tidak hanya dengan tenaga, namun juga pikiran," jelas Agnes yang juga mantan kepala sekolah ini.

Selain itu, kebijakan Pemerintah Pusat yang tak memperbolehkan perekrutan tenaga honorer mulai tahun depan, juga akan memperparah kondisi tersebut.

"Sehingga, harus segera dipenuhi tahun ini melalui pengangkatan PPPK," tegas Agnes.

Selain guru, pihak PGRI Surabaya juga mengaku khawatir dengan jaminan keberadaan tenaga pendidikan tahun depan. Sebab, sebagian besar merupakan tenaga honorer.

"Apabila tenaga honorer dihilangkan, maka bagaimana dengan keberadaan tenaga pendidikan kita? Padahal ini juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita," jelas Agnes.

"Mulai tenaga IT, security, tenaga kebersihan dan beberapa lainnya, ini juga penting, tidak hanya guru saja," tambanya

Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana merekrut kembali tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini sebagaimana rencana pemerintah pusat.

Terkait hal ini, Pemkot Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 68 Tahun 2022. Payung hukum ini mengatur tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkot Surabaya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved