Berita Surabaya

DPRD Desak Pemprov Segera Setor Dokumen Draft KUA-PPAS PAPBD Jatim 2022

DPRD mendesak Pemprov untuk segera menyetorkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Jatim 2022.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Yusron Naufal Putra
Rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (8/8/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk segera menyetorkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Jatim 2022. Menurut legislatif, semestinya draft ini sudah masuk ke dewan.

Rapat paripurna yang berlangsung Senin (8/8/2022) ini pun diwarnai interupsi dari Anggota DPRD Jatim Rohani Siswanto. Iai mempertanyakan belum masuknya dokumen draft KUA PPAS P-APBD Jatim 2022.

"Dalam PP 12 tahun 2019 pasal 169 dan 170, bahwa penyampaian KUA PPAS Perubahan APBD itu seharusnya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus," kata Rohani.

Dia mengaku telah mengecek dokumen tersebut. Namun, hingga Senin siang dokumen draft tersebut belum juga masuk ke fraksinya. Politisi Partai Gerindra itu pun mendesak agar hal ini menjadi atensi bersama.

Sehingga, dia berharap pimpinan daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah Provinsi Jatim agar memberikan arahan kepada jajaran di pemprov, khususnya tim anggaran agar bekerja sesuai dengan koridor perundang-undangan.

"Termasuk juga melakukan evaluasi apabila ada yang terbukti tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan regulasi," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengatakan, sebenarnya dewan telah menjadwalkan penandatanganan KUA PPAS bersama pemprov pada 13 Agustus mendatang.

Namun, hingga kini dia mengaku dokumen itu belum juga diserahkan ke dewan.

"Seharusnya, sekarang tanggal 8 Agustus itu sudah kami bahas," kata Anwar Sadad yang memimpin jalannya rapat paripurna.

Menurut Sadad, dalam rapat Badan Musyarawah beberapa waktu lalu, pihaknya telah menekankan agar Pemprov Jatim segera menyerahkan dokumen tersebut.

"Masalahnya jadwal penandatangan KUA PPAS Perubahan APBD sudah kami buat, tetapi bahannya hingga hari ini belum diterima," jelasnya.

Sadad mengaku sudah bertanya langsung ke Sekdaprov Jatim secara lisan yang kebetulan juga hadir dalam rapat paripurna DPRD.

"Ternyata, sudah diajukan surat per tanggal 5 Agustus. Tapi, ada beberapa yang harus direvisi terkait dengan Kementerian Pendidikan. Ya kita tunggu saja bagaimana klarifikasinya," tandas Sadad.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved