Gus Muhdlor: Perselisihan Industrial dan Pengangguran Masih Jadi Masalah Pelik di Sidoarjo

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Konflik industrial antara buruh atau pegawai dengan pengusaha masih kerap terjadi di Sidoarjo.

Perselisihan atau sengketa antara pegawai dan pemilik usaha, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) masih jadi urusan serius pada hubungan industrial di Kota Delta.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor menilai, kemitraan pengusaha dan pekerja sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan itu.

“Seringkali terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha di Sidoarjo. Seperti adanya keluhan tentang peraturan perusahaan yang tidak dishare, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak clear, dan beberapa persoalan lain,” ujar Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor di sela acara Bimtek peningkatan pemahaman sarana hubungan industrial bagi pengusaha dan pekerja di Sidoarjo, Kamis (4/8/2022).

Nah, persoalan-persoalan itu sejatinya bisa diminimalisir ketika hubungan pekerja dan pengusaha harmonis. Aturan dan berbagi hal disampaikan di depan, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir.

Melalui Bimtek yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja ini, diharapkan pengusha dan pekerja bisa seiring. Karena bimtek sengaja digelar dalam rangka menciptakan ekosistem serta keberlangsungan usaha yang kondusif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Pemerintah ini sebagai pembina, fasilitator, pengawas dalam membina ekosistem untuk memahami role yang baik sehingga bisa diminimalisir,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Muhdlor juga sempat menyinggung tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sidoarjo yang berada di angka 10,98 ketika dirinya dilantik.

Karenanya, pemerintah terus menggenjot berbagai program untuk membuka lapangan kerja.

Diharapkan, dengan intervensi yang dilakukan pemerintah, seperti membuka bursa kerja terbuka, membuat berbagai pelatihan dan lain sebagainya, angka pengangguran bisa terus ditekan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Fenny Apridawati menyebut, bahwa angka pengangguran Sidoarjo masih tertinggi di Jawa Timur.

“Bulan Agustus ini akan dilaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Mudah–mudahan tahun ini upaya pemerintah Sidoarjo dengan berbagai program yang telah dilakukan bisa menurunkan angka pengangguran yang ada,” harapnya.

Sementara terkait perselisihan industrial, Fenny menyebut, bahwa dari banyak kasus yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, muaranya memang karena hubungan yang tidak harmonis antara pekerja dan pengusaha.

“Harmonisasi hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang difasilitasi oleh pemerintah adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Hubungan industrial ini juga sudah tertuang dalam UU Cipta Kerja,” ujarnya.