Grahadi

Pemprov Jatim

Permudah Izin Usaha dan Investasi di Jatim, Gubernur Khofifah Revisi Perda Penanaman Modal

Pemprov Jatim terus berupaya mempermudah perizinan guna mendongkrang investasi, kini bersama DPRD Jatim tengah merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2019

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Istimewa/Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Senin (1/8/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempermudah perizinan guna mendongkrang investasi. Untuk itu, saat ini Pemprov bersama DPRD Jatim tengah merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

Targetnya, seluruh pelaku usaha di Jatim mulai yang skala mikro, kecil, menengah, hingga besar bisa terfasilitasi sehingga iklim investasi di Jatim juga terjaga kondusif.

Tidak hanya itu, dengan usaha yang bergeliat maka Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, lapangan kerja di Jatim juga akan semakin terbuka lebar.

"Selain memang banyak yang harus disesuaikan dengan aturan pusat, ada beberapa hal yang kita ingin capai melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal ini. Kita ingin semua pelaku usaha mulai mikro, kecil, menengah hingga besar, bisa terfasilitasi ketika menjalankan usahanya di Jatim," kata Gubernur Khofifah, di gedung DPRD Jatim, Senin (1/8/2022).

Ada 21 pasal yang akan dibahas untuk disesuaikan untuk digodok dalam perubahan perda ini. Serta ada pula beberapa penambaahan pasal baru.

Yang mana semuanya merupakan penyesuaian berbagai peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk memberikan fasilitasi terbaik dalam penanaman modal di Jatim dan mempermudah dalam pengurusan izin usaha.

Beberapa hal yang masuk dalam materi perubahan Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal tersebut. Mulai dari penambahan definisi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hingga Fasilitas Penanaman Modal.

Kemudian perubahan perda ini juga akan merevisi tentang pembagian bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup, serta penambahan materi untuk jenis dan sektor perizinan usaha di Jatim.

Tidak hanya itu, dalam perubahan perda tersebut, Gubernur Khofifah juga menambahkan materi tentang pendelegasian kewenangan kepada Kepala DPMPTSP.

Dalam perubahan perda ini, dipastikan bahwa pemerintah akan menghapus materi pemberian izin berusaha oleh Lembaga OSS. Dengan alasan hal ini sudah diatur di Pergub No. 69 Tahun 2020. Kemudian dalam perubahan ini juga akan dihapus nomenklatur izin komersial, komitmen, izin operasional karena sesuai PP No. 5 tahun 2021 sudah tidak diatur.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved