Pemilu 2024

Parpol Berpotensi Lakukan Pelanggaran saat Pendaftaran Pemilu 2024, Bawaslu Bangkalan Mulai Waspada

Diskusi Hukum Pemilu bersama sejumlah advokat itu bertujuan memberikan pemahaman tentang alur penanganan pelanggaran pemilu.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad faisol
Bawaslu Kabupaten Bangkalan menggelar Diskusi Hukum Pemilu bersama sejumlah advokat sebagai upaya pemetaan potensi pelanggaran tindak pidana pemilu di sebuah kafe di kawasan Kota Bangkalan pada Jumat (22/7/2022). 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan mulai merapatkan barisan saat semakin dekatnya agenda politik menyongsong perhelatan Pemilu 2024. Dan agenda terdekat, Bawaslu siap memantau proses pendaftaran partai politik (parpol) peserta pemilu yang dijadwalkan pada 1-14 Agustus 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Mustain Saleh mengungkapkan, pihaknya mulai memetakan potensi-potensi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu yang tahapan-tahapan persiapannya mulai berlangsung saat ini.

“Pekan depan kita mulai disibukkan dengan tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024. Potensi terjadinya pelanggaran pemilu dalam proses pendaftaran parpol sangat besar,” ungkap Mustain kepada SURYA, Minggu (24/7/2022).

Pemetaan potensi pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan Bawaslu Bangkalan melalui gelaran Diskusi Hukum Pemilu bersama sejumlah advokat di sebuah kafe di kawasan Kota Bangkalan, Jumat (22/7/2022) lalu.

“KPU telah menjadwalkan untuk pendaftaran parpol peserta pemilu awal bulan depan, tanggal 1-14 Agustus. Konsekuensi hukumnya sudah pasti akan bermunculan, baik pelanggaran administrasi dan pelanggaran pemilu,” jelas Mustain.

Ia memaparkan, Diskusi Hukum Pemilu bersama sejumlah advokat itu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang alur penanganan pelanggaran pemilu. Kesempatan itu juga menjadi feedback bagi Bawaslu Bangkalan untuk mendengar tentang perbaikan penegakan hukum pemilu, khususnya di Bangkalan.

“Kami diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan pemilu. Semua muaranya di Bawaslu, mulai penyelesaian terkait penanganan pelanggaran administrasi, pidana pemilu, hingga penyelesaian sengketa proses pemilu,” papar Mustain.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Muhlis bertindak sebagai moderator. Banyak gagasan terlontar berkaitan dengan potensi pelanggaran pemilu.

“Para advokat itulah yang nantinya banyak berhubungan dengan kami, baik sebagai kuasa hukum pelapor, terlapor, atau menjadi kuasa hukum pemohon dalam penyelesaian sengketa proses penanganan pelanggaran pemilu,” pungkasnya. ****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved