Berita Mojokerto

Bupati Ikfina Bagikan NIB dan Sertifikat Merek Dagang Bagi Pelaku IKM di Kabupaten Mojokerto

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyerahkan langsung Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat merek dagang bagi pelaku usaha di Desa Mlirip

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Mohammad Romadoni
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyerahkan NIB dan sertifikat merek dagang bagi pelaku IKM di Pendopo Balai Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (23/7/2022). 

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat merek dagang bagi pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM).

Sertifikat legalitas usaha dan NIB tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Pendopo Balai Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Sabtu (23/7/2022).

Ada lima pelaku IKM yang memperoleh NIB yaitu Khalid, Kastik, Putri ayu Akandi, Ida sri hariyati, Mulyani. Sedangkan sertifikat merek dagang diberikan bagi lima IKM adalah Silverco, Hanseatic Gear, Foomi, Sansa dan Moendy Kitchen.

Bupati Ikfina menuturkan, ia mengapresiasi Desa mlirip yang fokus terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

"Ini sangat luar biasa bisa menumbuhkan produktivitas daya saing dan sanding, kualitas dan jangkauan perdagangan dari IKM selain itu para pelaku usahanya juga banyak yang telah mengajukan NIB," jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) mendorong pelaku usaha yang belum memiliki legalitas supaya mengurus ke Disperindag. Sebab, usaha yang memiliki legalitas akan memberikan rasa aman dalam berusaha termasuk merek dagang yang penting untuk identitas produk.

"Maka langkah awal adalah NIB, baru kemudian yang lain-lain harus dilengkapi termasuk sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) khusus makanan, karena legalitas adalah hal yang utama sebelum kita memulai berusaha," ungkapnya.

Menurut Ikfina, Pemkab Mojokerto dituntut untuk mandiri secara ekonomi langsung Pemerintah Pusat akan bertahap membatasi dana transfer ke daerah.

"Pemda diminta untuk cari uang sendiri untuk membiayai kegiatannya, sehingga kita harus melihat peluang dan bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Mojokerto," terangnya.

Sementara, Kepala Desa Mlirip, Purwanto mengatakan, Pemdes telah memiliki Bumdes sebagai upaya mendongkrak ekonomi masyarakat.

"Saat ini masih bergerak di distribusi kedelai, distributor beras yang sudah masuk di Ajinomoto kemudian pembayaran pajak. Harapan kami pendapatan Desa Mlirip bisa meningkat," pungkasnya.

 
 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved