Berita Mojokerto

Kepala Puskesmas di Mojokerto Terbukti Jual Beli Jabatan, Dipastikan dapat Sanksi Berat

Kepala Puskesmas di Mojokerto, drg Rosa Priminita terbukti melakukan jual beli jabatan tenaga honorer di Puskesmas UPT Gondang pada tahun 2019.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Mohammad Romadoni
UPT Puskesmas Gondang, Kabupaten Mojokerto. 

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO -  Kepala Puskesmas di Mojokerto, drg Rosa Priminita dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan jual beli jabatan tenaga honorer di Puskesmas UPT Gondang pada tahun 2019.

Tak hanya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala UPT Puskesmas Jetis Kabupaten Mojokerto, drg Rosa eks Kepala Puskesmas Gondang ini juga disanksi berat berupa hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto saat dikonfirmasi mengatakan, pemerintah daerah akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap ASN yang terbukti melanggar kode etik.

"Sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan yang ini termasuk hukuman disiplin tingkat berat," jelasnya, Selasa (19/7/2022).

Pertimbangan pemerintah daerah menjatuhkan sanksi berat terhadap drg Rosa, yaitu sesuai fakta-fakta yang bersangkutan terbukti melakukan hal tersebut.

Selain itu, sebagai rangka pembinaan karir ASN yang artinya bilamana sanksi berat itu tidak dijatuhkan, maka berpotensi ASN bakal melakukan hal serupa.

"Hal meringankan yang bersangkutan, karena kinerja bagus dan jabatan fungsional dokter gigi di puskesmas satu orang dan (drg Rosa) mengakui perbuatannya," beber Ardi.

Kasus ini mencuat setelah Tim Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan pemeriksaan terkait pengaduan masyarakat soal jual beli honorer di Puskesmas Gondang.

Ini setelah postingan di media sosial Diki Ragil Setia Putra (25) warga Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

Dia mengaku memberikan uang Rp 30 juta ke Poniman yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Mojoanyar untuk menjadi honorer di Puskesmas Gondang.

Dari penyelidikan itulah terungkap, Poniman adalah salah satu orang jaringan jual beli honorer di Puskesmas Gondang. Kemudian, ia bersama drg Rosa memasukkan sejumlah tenaga honorer di puskesmas tersebut.

Puncaknya, 18 tenaga honorer bersuara lantaran tidak mendapatkan gaji selama 22 bulan. Inspektorat turun tangan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Hasil pemeriksaan memang benar memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan disanksi harus diterbitkan," tegasnya.

Ardi menyebut, Poniman yang merupakan ASN ini masih dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Sanksi disiplin juga akan dijatuhkan jika yang bersangkutan terbukti bersalah.

"Saat ini masih di periksa oleh Inspektorat dan belum itu bukan berarti tidak jika terbukti sanksi tegas pasti dijatuhkan. Untuk sidang kode etik belum karena kit masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat," terangnya.

Ditambahkannya, sanksi tegas terhadap ASN yang melanggar ini adalah komitmen Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam rangka menjaga marwah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara baik.

"Ini komitmen pemda, komitmen Bupati dalam penegakan integritas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan ini salah satunya. Sehingga pelanggar dijatuhkan sanksi dan bagi yang berprestasi diberi Reward karena Reward dan Punishment harus berjalan," pungkasnya.

 
 

 

 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved