Berita Kota Surabaya
Pelaku Ekonomi Halal Bertemu Investor di ICEFF, Defisit Perdagangan Produk Halal Bisa Terpecahkan
"Tentu di antaranya dengan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Deddy Humana
SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyebut ada defisit yang tinggi pada neraca perdagangan produk halal di Indonesia. Untuk mengatasi itu, Sandiaga mengungkap pentingnya kolaborasi pemerintah, produsen, hingga investor.
Hal ini disampaikan Sandi saat berbicara dalam forum Bootcamp dan Pitching Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) di Surabaya, Minggu (17/7/2022). Ajang ini mempertemukan para pelaku ekonomi kreatif halal dengan investor yang akan memberikan pendanaan.
Terkait dengan pasar industri halal, Sandi mengungkapkan besarnya potensi yang bisa dikembangkan. "Trend industri halal saat ini menjadi salah satu topik perbincangan di dunia bisnis internasional," kata Sandi dalam sambutannya melalui virtual.
Mengutip data Indonesia Halal Market Report tahun 2021/2022, Indonesia adalah pasar konsumen halal terbesar di dunia. Di Indonesia saja, konsumsi produk halal mencapai USD 184 miliar pada tahun 2020.
Untuk tahun yang sama, nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai USD 8 miliar .Sayangnya, nilai impor produk halal Indonesia justru lebih tinggi, yaitu mencapai USD 10 miliar.
"Kita masih ada defisit USD 2 miliar, sementara investasi sektor ekonomi halal di Indonesia baru sekitar USD 5 miliar. Untuk itu, ayo kita kuatkan produksi halal kita," ujar Sandi.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menjelaskan, ada tiga peluang yang bisa dikembangkan dalam menutup defisit perdagangan tersebut. Masing-masing perlu kerjasama antara investor, produsen, dan konsumen di Indonesia.
Pertama, meningkatkan ekspor produk halal. Sandi optimistis produsen halal di Indonesia bisa memenuhi pasar yang lebih luas di Indonesia. Di dalam negeri, konsumen seharusnya melakukan substitusi kebutuhan produk halal dalam negeri yang selama ini masih impor.
"Tentu di antaranya dengan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
Strategi lainnya adalah dengan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri untuk mendukung produk halal Indonesia. Apalagi, investasi sektor ekonomi halal di Indonesia baru sekitar USD 5 miliar.
Untuk memperbesar peluang tersebut, Kemenparekraf menggelar ajang ICEFF. Pemerintah hadir untuk menjembatani para investor yang akan membiayai pelaku ekonomi kreatif potensial di sejumlah daerah. "Kami mendukung akselerasi produksi industri halal. Ajang ini bisa menjadi ekosistem untuk menghubungkan pelaku parekraf dan investor dengan memberikan dukungan kepada peserta," kata Sandi.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Henky Hotma Parlindungan Manurung optimistis akan ada banyak investor yang ikut memberikan investasi di sektor industri halal. Apalagi, ajang ini bukan sekadar pertemuan lembaga/institusi permodalan syariah dengan pelaku usaha sektor parekraf saja.
Namun ICEFF 2022 juga akan memberikan edukasi. Terutama, macam permodalan syariah, tata cara mengevaluasi perusahaan, tahapan penyusunan proyeksi bisnis, serta menyusun pitch deck bisnis mereka.
"Lewat ajang ini, ada 18 investor yang akan melihat peluang partnership, pembiayaan kepada para pelaku usaha," kata Henky yang dikonfirmasi sesuai acara.
Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF)
perdagangan produk halal Indonesia defisit
Menparekraf Sandiaga Uno
potensi produk halal di Indonesia
Jatim Juara Industri Halal, Borong 6 Penghargaan di Anugerah Adinata Syariah KNEKS |
![]() |
---|
Sebelum Klarifikasi ke KPK, Sekdaprov Jatim Miliki kekayaan Rp 7,46 Miliar dan Utang Rp 484 Juta |
![]() |
---|
Taman Asreboyo Rancangan Cak Eri Jadi Destinasi Wisata Surabaya, Ada Perahu Air, Sport, dan Kuliner |
![]() |
---|
Pemerataan Akses Pendidikan, PPDB untuk SMP Negeri dan Swasta di Surabaya Digelar Bersamaan |
![]() |
---|
10 Ribu Warga Ber-KTP Surabaya Tak Sesuai Domisili, Pemkot Ajukan Pembaruan Data ke Kemendagri |
![]() |
---|