KKB PAPUA TAK KOMPAK, Wakil Ketua ULMWP Salahkan Benny Wenda hingga Tak Dapat Dukungan Forum PBB

SURYA.co.id - Perpecahan di tubuh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua, khususnya ULMWP, akhirnya terbongkar.

Wakil ketua ULMPW, Octavianus Mote, baru-baru ini menyalahkan Benny Wenda atas tindakannya.

Menurut Octavianus, tindakan Benny Wenda justru membuat mereka kehilangan dukungan dari forum Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB.

Hal ini diungkapkan Octavianus Mote melalui video yang diunggah akun ULMWP News @KagoyaSilas.

Octavianus Mote mengawali video berdurasi 2 menit 20 detik dengan menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Beny Wenda, ULMWP pecah kiri kanan.

Seperti dilansir dari TribunPalu.com dalam artikel 'KKB Papua Kalang Kabut, Sebut Ulah Bosnya Bikin 7 Negara di PBB Mundur Tak Jadi Beri Bantuan'.

Menurut Octavianus Mote, perjuangan hanya dikendalikan oleh satu kelompok yang berasal dari satu kampung.

"Mereka itu yang hanya mendengar dia (Benny Wenda)," kata Octavianus Mote.

Dia mengaku ULMWP tidak kuat. "Di dalam ULMWP sendiri tidak kuat," ujarnya.

Octavianus Mote mengatakan, banyak pihak menuntut agar dilakukan rekonsiliasi. 

"Jadi dimana-mana tuntutannya adalah rekonsilaiasi. Itu yang sangat vital. Mestinya itu yang diutamakan," tandas Octavianus Mote.

Dia juga mengungkapkan bahwa dukungan negara lain di forum Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB juga sudah berkurang.

"Yang terjadi di PBB, dari 7 negara, hanya 1 saja yang pidato. Enam lainnya sudah menghilang. Dari yang ada di tangan saja enam sudah terbang jauh," beber Octavianus Mote.

Menurutnya, berkurangnya dukungan dari negara-negara menandakan kemenangan diplomasi pihak musuh.

"Itu kemenangan diplomasi pihak musuh. Mestinya konsen kita disitu," katanya.

Octavianus Mote juga menyebut ada tiga komponen yang mengikuti rapat membahas pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

"Sejauh ini dari 3 komponen yang ikut dalam rapat itu, satu kompenen ajukan argumen sangat signifikan, menyatakan bahwa ini belum waktunya. Tapi yang lain mendesak bahwa kalau gitu masukkan menjadi agenda untuk dibicarakan. Dan keputusan final waktu itu adalah menunda," beber Octavianus Mote.

Namun tiba-tiba Benny Wenda membuat pengumuman pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat. 

"Tiba-tiba Benny Wenda mengumumkan. Itu membuat saya sebagai wakil ketua dan komponen yang ikut rapat, semua terkejut. Karena tidak ada yang memberi mandat kepada Benny Wenda untuk mengumumkan pada 1 Desember 2020," terangnya.

Menurut Octavianus Mote, begitu diumumkan Benny Wenda jauh dari keputusan sidang istimewa, terjadi pro kontra dan perdebatan yang luar biasa.

"Apakah ini secara terbuka kita tolak atau...Supaya musuh tidak memanfaatkan, nanti kita bicara saja. Itu yang sedang terjadi sekarang," ujar Octavianus Mote.

Benny Wenda Himpun Kekuatan di Luar Negeri

Sebelumnya, Pentolan KKB Papua, Benny Wenda, saat ini tengah menghimpun kekuatan di luar negeri.

Petinggi OPM tersebut baru saja menggelar pertemuan dengan senator parlemen di Spanyol.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota parlemen IPWP Inggris.

Dalam unggahan diteruskan di fanpage Benny Wenda, dari akun Facebook Free West Papua Campaign, terlihat rapat digelar 16 Juni 2022.

Dalam keterangannya, Free West Papua Campaign, juga menyertakan sebuah video terkiat dengan rapat tersebut.

Berikut unggahan Free West Papua Campaign, dilansir dari Tribun Palu dalam artikel 'Pentolan KKB Papua Mendadak Temui Senator Spanyol, Apa Rencananya?'.

Video lengkap rapat di Parlemen Inggris Selasa, 14 Juni 2022.

Ini adalah pertemuan pertama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dengan International Lawyers for West Papua (ILWP) dan The United Liberation Movement for West Papua - ULMWP sejak coviid-19 menyebar lebih dari dua tahun.

Pembicara:

1. Benny Wenda
Presiden Sementara ULMWP - Pemerintah Sementara Papua Barat.

2. Gorka Elejabarrieta
Senator di Parlemen Spanyol, Anggota Parlemen Internasional Papua Barat.

3. Jennifer Robinson
Barrister, pendiri pengacara Internasional Papua Barat (ILWP)

Hosted by: Alex Sobel MP - Anggota Parlemen Inggris, Ketua Parlemen Internasional Papua Barat (IPWP).

Sesumbar Benny Wenda Makin Mengada-ada

Sebelumnya, sesumbar pentolan KKB Papua, Benny Wenda, semakin mengada-ada.

Petinggi OPM itu mengaku telah memerdekakan Papua Barat.

Tak hanya itu, Benny Wenda juga mengaku telah memperkuat intelejennya.

Hal ini diungkapkan Benny dalam momen perayaan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan OPM pada Jumat 1 Juli 2022.

Pentolan KKB Papua itu menyebut pertama, membentuk Departemen Intelijen untuk memperkuat perjuangan.

Kedua, menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional.

Pernyataan Benny Wenda dipublikasikan di laman ULMWP, ulmwp.org.

Seperti dilansir dari Pos-Kupang.com dalam artikel 'Pentolan KKB Papua Perkuat Intelijen, Benny Wenda Sesumbar Merdekakan Papua Barat'.

Benny Wenda mengawali pernyataannya : "Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 Proklamasi Kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka ( OPM ) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971."

Ia menjelaskan bahwa deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia.

"Kami, orang-orang Papua Barat, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda atau 'Tindakan Tanpa Pilihan' 1969," demikian pesan Benny Wenda untuk pemerintah Indonesia.

Sejak saat itu, tegas Benny Wenda, kami telah berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. "Melalui perang gerilya, OPM telah membantu menjaga api pembebasan tetap hidup," tandas Benny Wenda.

"Mereka adalah penjaga rumah kami, membela tanah kami dan memperjuangkan kedaulatan yang dicuri dari kami oleh Jakarta," tambahnya.

Menurutnya, hari ini adalah kesempatan bagi semua orang Papua Barat untuk merenungkan perjuangan kami dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi kami.

"Apakah Anda diasingkan di luar negeri, di kamp pengungsi, anggota Tentara Papua Barat, atau dipindahkan secara internal oleh pasukan kolonial, kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk membebaskan Papua Barat dari penindasan Indonesia," tegasnya.

Ia menyatakan, OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara.

"Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita, Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita."

Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, lanjut Benny Wenda, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.

"Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk membuat dua pengumuman baru tentang Pemerintahan Sementara kita," ujarnya.

Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen pemerintah baru, Departemen Intelijen.

"Seperti departemen kami yang ada, itu akan beroperasi di lapangan di Papua Barat yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia," katanya.

Kedua, kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021.

Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.

"Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971, misi rakyat kita adalah sama. Kami menolak kehadiran Indonesia di WP, yang ilegal menurut hukum internasional," kata Benny Wenda.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id