Pemilu 2024

Bappenas Gelar FGD di Tulungagung, Puji Jatim Telah Anggarkan Dana Pemilu 2024 Tiga Tahun Sebelumnya

Di lapangan banyak regulasi di lapangan yang perlu diatasi. Karena itu perencanaan jangka panjang perlu kerangka regulasi.

Penulis: David Yohanes | Editor: Deddy Humana
surya/david yohanes
Plt Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Kementerian PPN/Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, di Kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jumat (15/7/2022). FGD diikuti KPU Jawa Timur, KPU dari seluruh wilayah eks Karesidenan Kediri, Bawaslu di eks Karesidenan Kediri, serta para akademisi.

Plt Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono mengatakan, pihaknya memang fokus di wilayah yang disebut Mataraman ini. "Kami mau informasi penting ini disampaikan secara langsung kepada para pemangku kepentingan di (eks) Karesidenan Kediri. Kami sampaikan kerangka regulasi," ujar Slamet.

Menurutnya, perencanaan tidak cukup pada kerangka kebijakan dan penganggaran. Di lapangan banyak regulasi di lapangan yang perlu diatasi. Karena itu perencanaan jangka panjang perlu kerangka regulasi.

"Sebelumnya pelaksanaan Pemilu telah dihitung mundur. Kita butuh kesiapan simultan, mulai dari pusat, pemerintah provinsi dan daerah," sambung Slamet.

Secara khusus Slamet memuji Jawa Timur dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan Jatim disebutnya sebagai contoh pembelajaran dalam pelaksanaan Pemilu. Sebagai contoh, Jatim telah mulai menganggarkan dana Pemilu sejak tiga tahun sebelumnya.

"Karena dana Pemilu tidak bisa dianggarkan dalam satu tahun. Jadi Jatim sudah mulai menganggarkan sejak tiga tahun sebelumnya," papar Slamet.

Dengan cara ini resiko kekurangan dana Pemilu bisa dihindari. Jatim juga mempunyai Data Pemilih Tetap (DPT) terbanyak kedua di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pemilu, Jawa Timur bisa mengatasi persoalan yang timbul dengan kearifan dan kreativitasnya.

"Kita mesti duduk bersama, membuka diri untuk belajar. Karena persoalan seluruh Indonesia kan mirip-mirip," ucap Slamet.

Lebih jauh, Slamet juga menyoroti Pilkada di Jawa Timur saat masa pandemi Covid-19. Saat itu angka partisipasi pemilih mencapai 82 persen. Persentase partisipasi pemilih ini menjadi salah satu tolok ukur suksesnya penyelenggaraan.

"Kita tidak boleh lengah dengan Covid-19. Mudah-mudahan 2024 partisipasi pemilih lebih tinggi lagi," ujar Slamet. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved