Seperti Ini Persiapan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lumajang Jelang Pemilu 2024

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - KPU dan Bawaslu Lumajang sudah mulai ancang-ancang menyongsong Pilkada serentak 2024.

Untuk mensukseskan pesta demokrasi itu, KPU dan Bawaslu mulai menyetorkan usulan anggaran.

Informasi yang berhasil dihimpun, badan penyelenggara dan pengawas pemilu itu, baru-baru ini mengusulkan anggaran kebutuhan Pilkada sebesar Rp 94,8 miliar.

Itu untuk menutup kebutuhan anggaran penyelenggara senilai Rp 65,9 miliar.

Kemudian untuk kebutuhan pengawasan Rp 28,9 miliar.

Akan tetapi, saat ini Pemkab Lumajang hanya punya anggaran sebesar Rp 15 miliar.

Praktis selisih kekurangannya Rp 79,8 miliar.

Baca juga: Mantan Ning Surabaya Ini Pimpin DPC Partai Demokrat Kota Surabaya 5 Tahun ke Depan

Ketua KPU Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, sebenarnya tahun kemarin pihaknya telah menggelar rakor penyusunan anggaran Pilkada 2024. Saat itu, anggaran yang disusun mencapai Rp 71,4 miliar.

Namun, di awal tahun ada anggaran tersebut dipotong. Sebab ada wacana Pemprov Jatim akan mengkaver honor petugas yang melayani pemilih dan peserta Pilkades.

“Ini kami masih menunggu peraturan komisi pemilihan umum terbaru. Karena kami masih belum menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran untuk pemberian honor bagi tenaga yang bertugas melayani pemilih dan peserta. Karena ada wacana menaikkan honor mereka mencapai dua sampai tiga kali lipat,” katanya.

Ketua Bawaslu Lumajang Amin Sobari mengatakan, jumlah anggaran untuk pengawasan pemilihan memang mengalami peningkatan lumayan banyak.

Sebab, ada banyak item yang menyesuaikan dengan standar kebutuhan anggaran yang diatur oleh Bawaslu RI.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lumajang Sunyoto mengatakan, saat ini total cadangan anggaran pemilihan sebesar Rp 15 miliar.

Rencananya tahun depan bakal ditambah sebanyak Rp 20 miliar.

Sehingga total anggaran yang akan disiapkan bisa menjadi Rp 35 miliar.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengajak dua instansi yang berkaitan untuk melakukan verifikasi anggaran.

"Pengajuan KPU dan Bawaslu tentunya masih harus diverifikasi. Jika kebutuhannya mencapai Rp 80 miliar lebih berarti tinggal nambahi kekurangannya. Karena dana cadangan Rp 35 miliar ini kan sama dengan tabungan," pungkasnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA