Komisi B DPRD Jember Minta Pemkab Segera Pakai Anggaran BTT untuk Tangani Wabah PMK

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kini, kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah merambah ke 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Bahkan, jumlah hewan yang terpapar telah mencapai 10.823 ekor.

Melihat terus bertambahnya hewan yang terkena PMK, Komisi B DPRD Jember meminta Pemkab Jember segera mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan wabah PMK ini.

Anggota Komisi B DPRD Jember, Nyoman Aribowo meminta Pemkab Jember segera membuat rincian anggaran BTT tersebut. Nantinya anggaran BTT tersebut dipakai untuk penanganan PMK di seluruh kecamatan.

"Pemkab harus segera membuat rincian anggaran belanja tidak terduga tersebut, supaya penanganan PMK ini segera bisa dilakukan. Karena meski yang terdata 10 ribuan, bisa jadi angkanya lebih dari itu. Mirip dengan kasus Covid-19 kemarin, yang terdata karena terlaporkan atau diperiksa. Bisa saja yang tidak diperiksa, tidak terdata," ujar Nyoman, Selasa (12/7/2022).

Apalagi jumlah hewan yang terpapar PMK tersebar di seluruh kecamatan di Jember. Artinya, lanjut Nyoman, paparan semakin luas.

Jika anggaran BTT segera dirinci, Nyoman berharap anggaran itu segera bisa dicairkan.

Sebelumnya, Bupati Jember Hendy Siswanto telah mengatakan, kalau penangananan PMK bakal memakai anggaran BTT. Namun sampai saat ini, belum ada perincian alokasi pemakaian anggaran itu untuk PMK.

Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) terus berupaya menangani PMK yang merambah di semua kecamatan di Jember.

DKPP terkendala pada jumlah tenaga kesehatan hewan yang terbatas. Karenanya, penanganan yang dilakukan oleh DKPP saat ini berkejaran dengan terus bertambahnya kasus paparan PMK di Jember.