Breaking News:

Berita Kota Surabaya

Surabaya Berpeluang Raih Predikat KLA, Sistem Pemenuhan Hak Anak di Masa Pandemi Jadi Acuan

Capaian output dari 24 indikator yang membuktikan sudah terimplementasi dengan baik. Komitmen ini memang harus dibangun

surya/bobby constantine Koloway
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring sebagai verifikasi administrasi dan cek lapangan, Kamis (7/7/2022) dalam pemenuhan indikator Surabaya sebagai Kota Layak Anak. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA – Surabaya optimistis bisa meningkatkan predikat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun ini. Dari 24 indikator yang harus dipenuhi, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder dan mengklaim telah memenuhi seluruh unsur penilaian.

Penilaian dilakukan dengan menjumlah angka dari 24 indikator yang berbeda. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penilaian yang dimulai dari verifikasi administrasi dan cek lapangan, Kamis (7/7/2022).

Nantinya, ajang yang digelar Kementerian PPPA ini menghasilkan 4 predikat. Berturut-turut dari predikat yang paling bawah hingga teratas adalah pratama, madya, nindya, utama, dan KLA.

Berlangsung marathon, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya bersama seluruh dinas di Pemkot Surabaya menjawab berbagai persoalan yang diminta oleh pihak penilai.

Mulai dari sumber perencanaan anggaran, program pemenuhan hak anak, hingga peran kolaborasi dengan berbagai stakeholder.

”Surabaya dalam beberapa tahun terakhir sudah mendapat predikat utama. Tahun ini, kami optimis (predikat) bisa meningkat menjadi KLA atau yang tertinggi,” kata Kepala Dinas DP3APPKB Surabaya, Tomi Ardiyanto.

Tomi mengakui banyaknya indikator yang disyaratkan oleh kemen PPPA. Namun, Tomi mengklaim berbagai hal tersebut telah dipenuhi oleh Surabaya. ”Penilaian tersebut berdasarkan pemenuhan hak anak yang telah kami lakukan sejak 2021 dan akan kami lakukan 6 bulan ke depan,” katanya.

Salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah pemenuhan hak anak yang dilakukan pihaknya kepada anak korban Covid-19, khususnya bagi yang kehilangan sanak keluarga. Di Surabaya, ada sekitar 1.258 anak di Surabaya yang ditinggalkan orangtuanya akibat Covid-19.

Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan hingga Dinas Sosial, anak tersebut akan tetap mendapat dukungan pendidikan dari pemkot. Termasuk, akomodasi lainnya hingga yang bersangkutan dewasa.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan penangan anak yang berhadapan dengan hukum. Baik pelaku maupun korban yang masuk kategori anak akan mendapat penanganan di shelter.

Di shelter untuk anak korban kekerasan, misalnya yang dihuni 15 korban selama 2021. Anak-anak tersebut mendapat pendampingan psikologis, hukum, kesehatan, pelatihan beladiri, keterampilan, hingga Pendidikan formal.

”Kami sampaikan pelayanan anak-anak korban Covid-19 yang selama ini kami lakukan. Kami juga sampaikan berbagai hal mengatasi kekerasan yang dihadapi anak sebagai dampak pandemi. Ini semua sudah dilakukan menjadi system,” jelasnya.

Selain melalui paparan, tim penilai juga melakukan kunjungan lapangan. Di antaranya dengan mengunjungi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Mal Pelayanan Publik (Gedung eks-Siola) Jalan Tunjungan No. 1-3 Surabaya. Kemudian mengunjungi shelter Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan shelter untuk anak korban kekerasan.

Tim penilai yang dikomandoi Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kemen PPPA Rohika Kurniadi Sari menjelaskan, untuk mendapatkan predikat KLA, sebuah kota harus bisa memenuhi 24 indikator. Menurutnya, Surabaya menjadi salah satu daerah yang berpeluang mendapat predikat itu.

”Capaian output dari 24 indikator yang membuktikan sudah terimplementasi dengan baik. Komitmen ini memang harus dibangun. Bukan hanya oleh wali kota, namun juga para leading sector. Ini harus bisa membuktikan bahwa Surabaya sebagai kota layak anak harus tertuang dalam sistem,” kata Rohika kepada jurnalis.

”Tadi sistem perencanaan bagus, sistem monitoring juga sudah jalan. Ini membuktikan bahwa persiapan itu harus terus kita kawal. Ini benar-benar harus dikawal agar berkelanjutan,” ia menambahkan.

Soal antisipasi dan penanganan kekerasan kepada anak misalnya, Surabaya dinilai telah membangun sistem mulai dari pencegahan hingga penanganan kepada korban tersebut. ”Memang, kekerasan ini berpotensi terjadi. Namu, yang perlu direspon negara adalah, bahwa sistem telah jalan,” papar Rohika.

Dan dilanjutkan pula, bagaimana kerjasama stakeholder untuk koordinasi. Sampai dengan layanan di dalam termenisasi cukup baik sehingga bisa mengawal anak dengan baik. Potensi kasus memang ada, namun bagaimana sistem juga bisa berjalan dengan baik.

Untuk kepastian hasil penilaian, penghargaan ini akan diumumkan pada 23 Juli 2022 mendatang. ”Ini memang harus disiapkan dengan matang. Sebab ini untuk kepentingan semua pihak. Sehingga harus terus dikuati. Masyarakat juga akan ikut memantau. Sebab ini amanah undang-undang bahwa kota harus ramah anak,” katanya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved