Berita Bangkalan

Kabupaten Bangkalan Masih Kekurangan 2.500 Guru SD/SMP, Ini Kata Bupati Ra Latif

Pemkab Bangkalan dari tahun ke tahun terus berupaya memperkecil angka kekurangan jumlah guru.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/ahmad faisol
Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron secara simbolis menyerahkan 275 Petikan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (P3K) Guru Tahap II di Pendapa II Pemkab Bangkalan, Kamis (7/7/2022). 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Pemkab Bangkalan dari tahun ke tahun melalui Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) terus berupaya memperkecil angka kekurangan jumlah guru.

Namun hingga saat ini, Kabupaten Bangkalan masih kekurangan sekitar 2.500 guru SD/SMP.

Hal itu disampaikan Kepala Disdik Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika usai menghadiri Penyerahan 275 Petikan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (P3K) Guru Tahap II di Pendapa II Pemkab Bangkalan, Kamis (7/7/2022).

“Kalau mereka ini sudah terangkat, kekurangan masih berkisar sekitar 2.500 guru. Jangankan di pelosok, di kota saja seperti di SD Negeri 1 Kemayoran masih kekurangan guru,” ungkap Bambang kepada SURYA.co.id.

Baca juga: Jelang Puncak Ibadah Haji, Ipuk Festiandani Sambangi Jamaah Asal Kabupaten Banyuwangi

Jumlah kebutuhan guru hingga 2.500 orang itu sejatinya mulai berkurang dibandingkan 5 tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017, berdasarkan Data Rencana Kebutuhan Guru SD saja yang dihimpun Surya dari Bidang Pendidik dan Pendidikan Disdik Kabupaten Bangkalan menyebutkan, total kebutuhan guru SD berstatus PNS se Kabupaten Bangkalan kala itu mencapai 3.244 guru.

Dengan rincian 2.322 untuk kebutuhan guru kelas, 415 guru mata pelajaran Agama, dan sebanyak 507 guru mata pelajaran Pendidikan Olahraga.

Jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah total 4.583 ruang kelas SD se Kabupaten Bangkalan.

Dari total ruang kelas SD yang terdata di BKPSDA setempat di tahun 2017 itu, Kabupaten Bangkalan hanya memiliki guru kelas berstatus PNS sejumlah 2.156 guru, 374 guru berstatus THL, dan 2.210 guru berstatus sukwan.

Bambang menjelaskan, pengadaan kebutuhan guru dengan sistem seleksi secara online hingga terjaring sebagai P3K akan menambah sebaran guru semakin merata.

Hal itu dikarenakan, para pelamar yang telah menerima SK P3K itu merupakan kebutuhan yang diusulkan oleh pihak sekolah.

“Bukan pemerintah daerah yang meletakkan tetapi sekolah yang mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Mereka itu bukan melamar ke Pemda Bangkalan namun melamar ke sekolah yang dituju. Mayoritas dari mereka melamar di sekolah pelosok sesuai kebutuhan sekolah, bukan kami yang menempatkan,” pungkasnya.

Kepala BKPSDA Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leande menyatakan, ratusan P3K guru yang baru saja mendapatkan SK tersebut tidak bisa mengajukan mutasi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved