Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp 91 Miliar untuk Pemilu 2024

Berita Sidoarjo

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo sudah menyediakan anggaran sekira Rp 91 miliar untuk pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

Dana itu sebagaimana angka dari KUP Sidoarjo yang telah diajukan kepada Pemkab Sidoarjo.

Hal ini disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menerima tim Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI yang melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Rabu (29/6/2022).

“Pemkab Sidoarjo bersama KPU dan Bawaslu sudah memetakan anggaran Pilkada 2024. Sekarang ini sudah kita siapkan dan kita bagi menjadi dua. Pertama di tahun 2023 sebanyak 40 persen atau sekira Rp 37 milyar, kemudian tahun 2024 ada 60 persen," kata Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor.

Dia menyebut bahwa sejauh ini proses dan tahapan sudah berjalan baik.

Namun demikian, dia tetap berharap ada masukan Tim Setjen Wantannas RI supaya pelaksanaan Pemilu 2024 di Sidoarjo lebih baik lagi

"Secara umum sudah berjalan dengan baik, tahapannya sudah berjalan dengan baik. Namun tentu kami tetap sangat berharap ada masukan, agar Sidoarjo lebih baik,” ujarnya.

Kedatangan Tim Setjen Wantannas ini memang untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah Jawa Timur khususnya Sidoarjo dalam menghadapi Pemilu 2024.

Ada 10 anggota Wantannas RI yang datang ke Pendopo dan ditemui langsung oleh Bupati Ahmad Muhdlor.

Penanggung Jawab Tim Sekretaris Jenderal/Sesjen Wantannas Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Heribertus Dahana dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kedatangannya ke Sidoarjo untuk mengetahui langsung kesiapan menjelang Pemilu 2024.

PIhaknya juga sedang mengumpulkan data dan informasi permasalahan terkait persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

"Kami sudah melakukan rumusan-rumusan persoalan. Tujuannya agar pelaksanaan pemilu nanti berjalan lancar dan baik, sesuai yang diharapkan," kata dia.

Menurut Heribertus Dahana, Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang krusial. Karena ada pemilihan yang dilakukan bersamaan, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Ini adalah yang pertama kalinya Indonesia melakukan Pemilu serentak yaitu Pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu legislatif dan Pilkada serentak," ungkapnya.

Jawa Timur sendiri merupakan propinsi yang terbanyak penyelenggaraan Pilkada 2024.

Karenanya, Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah pusat.

Dinamika sosial politik di Jawa Timur menjadi hal urgen yang akan dipantau pemerintah pusat.