Berita Kota Surabaya

Hewan Kurban Bisa Masuk Surabaya, Tetapi SE Wali Kota Wajibkan Pedagang Hewan Izin ke Kecamatan

SE Wali Kota itu juga tercantum persyaratan tempat penjualan hewan kurban. Misalnya, lahan yang sesuai dengan jumlah hewan

surya/bobby constantine Koloway
Petugas memeriksa kesehatan sekaligus memberikan vitamin kepada hewan ternak di Surabaya. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman jual beli hewan kurban di Peringatan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah. SE ini sebagai antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak.

Wali Kota ingin memastikan bahwa hewan ternak yang masuk ke wilayah Surabaya aman untuk kurban. SE Nomor 451/9519/436.7.9/2022 ini menindaklanjuti SE Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Dalam SE tersebut, penjualan hewan kurban harus mendapat persetujuan dari camat. Nantinya, pihak kecamatan bersama petugas kesehatan akan melakukan verifikasi administrasi hingga pengecekan ke lokasi.

Hewan kurban yang diperjualbelikan harus dalam kondisi sehat. Ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Veteriner (SV) dari daerah asal.

Hewan ternak yang masuk ke wilayah Surabaya harus sesuai rekomendasi dan aturan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta camat di masing-masing wilayah. “Bagi warga Muslim kalau ingin kurban, silakan. Kami nanti akan turun memastikan ternak yang Cak Eri, Kamis (23/6/2022).

Di dalam SE Wali Kota itu juga tercantum persyaratan teknis tempat penjualan hewan kurban. Misalnya, lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan. Selain itu, pedagang wajib memberi pagar atau pembatas di lahan dagangannya. Sehingga, hewan tidak berkeliaran dan memungkinkan ternak lain yang masuk ke tempat penjualan.

Pedagang juga harus menyediakan fasilitas menampung limbah. Sebelum limbah dibuang, penjual diwajibkan terlebih dahulu melakukan desinfeksi atau pemusnahan.

Fasilitas yang harus didesinfeksi yaitu kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah yang tidak dapat diobati. Pedagang wajib menyediakan tempat pemotongan dan isolasi khusus apabila ada salah satu ternak diduga terjangkit PMK dan tidak dapat diobati.

Untuk hewan ternak yang dinyatakan suspek, harus dilakukan pengobatan untuk pencegahan virus PMK. “Setiap peternakan dan yang menjual hewan kurban nanti akan kita periksa satu persatu. Meskipun PMK tidak berbahaya bagi manusia, paling tidak kita pastikan ternak yang masuk itu sehat dan aman, sedangkan yang suspek juga kita obati,” ujar Cak Eri.

Pihak kecamatan akan memeriksa lokasi penjualan. Setelah itu, camat setempat mengusulkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner atau DKPP Surabaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang akan diperjualbelikan.

"Apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, maka akan mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kota Surabaya," tegasnya.

Selain pedoman penjualan hewan kurban, SE ini juga mengatur rekomendasi aman pembelian atau memilih hewan untuk kurban. Termasuk pedoman dan prosedur serta tata laksana pemotongan hewan kurban.

"Hewan kurban yang diperjualbelikan harus dalam kondisi sehat, penjual juga wajib memberi laporan kepada camat setempat secara langsung, setiap ada kedatangan hewan ternak mulai dari jenis, jumlah dan asalnya," pungkasnya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved