Berita Banyuwangi

Masuk Percontohan Desa Anti Korupsi, KPK Gelar Bimtek di Desa Sukojati Banyuwangi

Desa Sukojati di Banyuwangi menjadi satu di antara 10 desa dari 10 provinsi di Indonesia yang dipilih sebagai kandidat percontohan desa anti korupsi

Penulis: Haorrahman | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Haorrahman
KPK menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Desa Sukojati, Banyuwangi, untuk penguatan program anti korupsi di desa, Selasa (21/6/2022). 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, terpilih sebagai kandidat percontohan desa anti korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Desa Sukojati untuk penguatan program anti korupsi di desa, selama dua hari, Selasa (21/6/2022), hingga Rabu (22/6/2022) besok.

Desa Sukojati menjadi satu di antara 10 desa dari 10 provinsi di Indonesia yang dipilih dalam program Desa Anti Korupsi besutan KPK, Kementerian Desa Pembangunana Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Bimtek ini bertujuan mendampingi Desa Sukojati agar bisa memenuhi semua indikator dalam sesi penilaian nanti. Ini bagian mendorong Desa Sukojati bisa lolos menjadi pelopor desa anti korupsi di Jawa Timur,” kata Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Andika Widiyanto, Selasa (21/6/2022).

Sebelum resmi dikukuhkan sebagai percontohan desa anti korupsi oleh KPK, ada empat tahapan yang harus dilakoni setiap desa. Dimulai dari observasi, bimtek, penilaian hingga nantinya peluncuran percontohan Desa Anti Korupsi.

Program desa anti korupsi adalah upaya KPK meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dimulai sejak level desa.

"Pemerintahan desa saat ini kan mengelola anggaran, Dana Desa. Maka, tata kelola pemerintahan desa yang bersih semakin menjadi kebutuhan. Harapannya, budaya anti korupsi yang dimulai dari level desa akan bisa menyebar ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” kata Andika.

Ada lima indikator yang harus dipenuhi bagi percontohan desa anti korupsi. Yakni penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat diperlukan. Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya, peruntukannya jelas, dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia,” imbuhnya.

Digelar dua hari, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan tentang korupsi, dampak, hingga upaya pencegahannya. Di antaranya, bagaimana cara pelaporan kasus dugaan korupsi ke KPK.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved