Berita Mojokerto

Unjuk Rasa Sopir Diduga Sandera 8 Kendaraan Operasional, Pihak Perusahaan Lapor ke Polres Mojokerto

Aksi unjuk rasa disertai mogok kerja 43 sopir mitra kerja PT Superior Sarana Sukses di Mojokerto berbuntut panjang.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: irwan sy
mohammad romadoni/surya.co.id
Kuasa hukum PT Superior Sarana Sukses Sukrisno Adi menunjukkan berkas laporan di Mapolres Mojokerto, Senin (13/6/2022). 

Berita Mojokerto

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Aksi unjuk rasa disertai mogok kerja 43 sopir mitra kerja PT Superior Sarana Sukses di Dusun Ringgit, Desa Kembangringgit, Pungging, Kabupaten Mojokerto berbuntut panjang.

Kuasa hukum PT Superior Sarana Sukses Sukrisno Adi mengatakan aksi unjuk rasa dan mogok kerja sejumlah sopir yang notabene adalah mitra kerja tersebut berdampak terhadap operasional perusahaan kliennya dan menimbulkan kerugian.

Dalam aksi mogok kerja itu diduga juga menyandera secara paksa delapan unit armada/kendaraan truk milik perusahaan dari 14 april 2022 hingga sekarang.

Puncaknya, sejumlah sopir asal NTT tersebut melakukan unjuk rasa hingga menimbulkan kericuhan lantaran melakukan penghadangan atau menghalangi aktivitas Driver yang tetap bekerja melakukan bongkar-muat di pabrik bata ringan Bleescon, pada Kamis (9/6/2022) malam kemarin.

"Dampaknya jelas kerugian dari klien kami karena 8 unit kendaraan disandera tidak bisa beroperasi dan juga aktivitas bongkar-muat di sana tidak bisa juga lantaran dihalang-halangi," jelasnya kepada awak media, Senin (13/6/2022).

Adi menjelaskan pihaknya telah melaporkan kejadian ini ke Polres Mojokerto, pada 4 Juni 2022 yang tertuang dalam empat poin yakni laporan atas dugaan pengancaman, laporan dugaan pelanggaran aksi unjuk rasa, penyanderaan 8 unit armada dan dugaan menghalangi aktivitas kerja.

Selain itu, 43 armada juga tidak bisa beroperasi lantaran ada upaya menghalangi aktivitas bongkar-muat.

"Kita berharap pihak Kepolisian turun tangan lantaran sampai saat ini Polres Mojokerto belum mengambil sikap terkait laporan tersebut," ungkapnya.

Adi meluruskan permasalahan ini dipicu lantaran sejumlah sopir menuntut perusahaan agar memenuhi hak-hak mereka seperti mengembalikan deposit, menghapus peraturan terkait deposit, dipekerjakan kembali dan diikutkan BPJS Kesehatan.

Pihaknya telah memenuhi permintaan dari para sopir tersebut namun ketika akan disepakati tuntutan mereka bertambah dengan meminta uang pesangon.

Tentunya, tambahan tuntutan itu sehingga perusahaan perlu melakukan pertimbangan dan belum bisa merealisasikan.

"Pertimbangan adalah ini hubungan mitra kerja dan pesangon yang dimaksud untuk pekerja yang di-PHK, ini berbeda karena perusahaan sudah memanggil agar kembali bekerja namun mereka tidak mau bekerja lagi. maka sesuai Pasal 15A huruf j UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan PHK melainkan di kualifikasikan mengundurkan diri," bebernya.

Disinggung soal tuduhan pemotongan gaji secara sepihak, Adi menerangkan itu bukanlah potongan melainkan adalah proses pembayaran klaim mereka dengan cara diangsur.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved