UPDATE Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pilwali Surabaya 2020, Ini Pengakuan Mantan Ketua PPK

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi, Satreskrim Polrestabes Surabaya terus mengusut dugaan penyelewengan dana hibah Pilwali Surabaya 2020.

Beberapa ketua Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) di Surabaya, dipanggil penyidik untuk memberikan keterangannya.

Salah satu yang dipanggil adalah, Ketua PPK Bubutan, Aris Nur Cahyo.

Aris membenarkan pemanggilan dirinya oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Selasa (7/6/2022) lalu. 

Selain dirinya, ada 2 ketua PPK yang juga ikut dipanggil. Yaitu Febryan Kiswanto (Krembangan) dan Sukatno (Semampir).

Awalnya, pemanggilan polisi dilakukan melalui camat untuk melengkapi data guna menghadirkan PPK Pilwali 2020. 

"Dulu saya ketua PPK, kalau dipanggilnya sekarang seharusnya sudah mantan PPK sebenarnya," kata Aris, Sabtu (11/6/2022).

Kemudian dari Camat membuat surat ke PPK untuk memenuhi panggilan dan menyiapkan rekening koran sekretariat PPK. 

"Di setiap PPK selalu ada kesekretariatan dan orang-orang di kesekretariatan diisi oleh orang-orang yang duduk di kecamatan. Orang-orang yang ditunjuk oleh orang-orang kecamatan lah," jelas Aris.

Tugas mereka, membantu PPK dan PPS dalam hal administrasi penggunaan anggaran. 

Singkatnya, mereka yang memegang dan mendistribusikan dana pemilu dari KPU.

"Misal PPK saya didampingi oleh sekretariat. Jika saya butuh anggaran, ya melalui kesekretariatan, karena semua anggaran dari KPU ditransfer ke rekening kesekretariatan," imbuhnya.

Sepengetahuan Aris, pada waktu itu Ketua Kesekretariatan PPK Bubutan  adalah sekcam dan dibantu beberapa staf kecamatan. 

Sedangkan PPK-PPS fokusnya di penyelenggaraan pilwali.