Berita Surabaya

KPU Angkat Bicara Soal Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pilwali Surabaya 2020

Disinggung terkait proses hibah anggaran Pilkada Surabaya 2020, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan seperti ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Sofyan Arif Candra Sakti
Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya angkat bicara terkait pemanggilan tiga mantan Ketua Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Polrestabes Surabaya. KPU mengaku belum mengetahui detail pemanggilan tersebut.

Sebelumnya, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Surabaya memanggil 3 mantan Ketua PPK. Ini terkait dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2020 lalu.

Terkait hal ini, pihak KPU Surabaya belum mengetahui detailnya.

"Sejauh ini, kami belum tahu dan belum mendengar apapun. Saya tahu juga dari teman-teman media," kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi ditemui di kantor KPU Surabaya, Rabu (8/6/2022).

Terkait nama Ketua PPK yang dipanggil kepolisian, pihaknya juga belum mengetahui kepastiannya.

"Kami belum tahu juga. Sehingga, kami belum bisa memberikan tanggapan," ujarnya.

Pihaknya hanya memastikan, bahwa PPK merupakan petugas yang bersifat ad-hoc (sementara). Berbeda halnya dengan Komisioner KPU dengan masa jabatan 5 tahun, PPK hanya bertugas sekitar 10 bulan.

"Mereka dilantik Februari 2020. Kemudian, ada jeda (tahapan pemilu) karena Covid-19 pada April dan Mei. Selanjutnya, mereka tugas kembali pada Juni 2020-Januari 2021. Jadi, sejak Januari 2021, tugas mereka sudah berakhir," katanya.

Disinggung terkait proses hibah anggaran Pilkada Surabaya 2020, Nur Syamsi menjelaskan bahwa pihaknya mengacu pada regulasi yang ditetapkan. Yakni, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Serta, Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Kami bersikap transparan dan teman-teman media juga tahu," jelas Nur Syamsi.

Saat itu, jumlah anggaran yang digunakan dengan bersumber dari APBD Surabaya mencapai Rp 101,24 miliar. Pencairannya dilakukan dengan dua termin (tahap).

Menindaklanjuti pemanggilan PPK tersebut, pihaknya juga belum akan menentukan sikap.

"Kami tunggu saja," katanya.

Untuk diketahui, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polrestabes Surabaya memanggil tiga Ketua Panita Pemilihan Kecamatan (PPK), Selasa (7/6/2022). Mereka adalah Aris Nur Cahyo (Bubutan), Febryan Kiswanto (Krembangan) dan Sukatno (Semampir).

Ketiganya dipanggil terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilwali Surabaya 2020.

"Benar, mereka kami panggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana, Rabu (8/6/2022).

Tak hanya berhenti di tiga kecamatan tersebut, kepolisian juga akan memanggil satu PPK lagi. Yakni, Ketua PPK Sawahan pada Kamis (9/6/2022) besok.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved