Berita Tulungagung

105 Guru Honorer di Tulungagung Kini Berstatus PPPK, Masih Ada Kebutuhan 1119 Pegawai Lagi

Rabu (25/5/2022) ini, 105 guru di Kabupaten Tulungagung menerima SK pengangkatan PPPK.

Penulis: David Yohanes | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/David Yohanes
Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat mengambil SK pengangkatan, Rabu (25/5/2022). 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rabu (25/5/2022).

Dalam kesempatan ini ada 105 guru honorer yang menerima SK pengangkatan PPPK.

Sebelumnya sudah ada 675 guru honorer yang menerima SK pengangkatan PPPK pada 20 April lalu.

"Ini adalah pengangkatan tahap dua.  Saya ikut bahagia, karena perjuangan panjang akhirnya mereka berubah status menjadi PPPK," terang Bupati Maryoto.

Meski demikian, Bupati mengaku akan terus mengupayakan para guru honorer lain untuk menjadi PPPK.

Sekurangnya ada  2000 guru dengan status honorer masih mengabdi di tingkat SD dan SMP.

Maryoto berharap pemerintah pusat terus membuka rekrutmen untuk PPPK.

"Kami maunya sisanya segera jadi PPPK. Tapi semua tergantung pada pemerintah pusat," ucap Maryoto.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto mengaku, pihaknya mengusulkan kuota 1119 PPPK.

Angka tersebut berdasar kebutuhan pegawai yang ada di Kabupaten Tulungagung saat ini.

Dari angka itu, 900 di antaranya adalah guru dan sisanya tenaga kesehatan serta pegawai lain-lain.

"Sebenarnya skemanya bisa PPPK atau CPNS. Namun saat ini pemerintah masih mengutamakan PPPK," terang Soeroto.

Jika jalur PPPK, maka para pelamarnya adalah tenaga honorer yang sudah masuk pusat dana.

Sementara jika CPNS, pelamarnya berasal dari masyarkat umum yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Masih menurut Soeroto, jika menghitung seluruh kekurangan pegawai, maka masih dibutuhkan 3000-4000 orang.

"Jika menghitung kebutuhkan semua OPD, maka bisa sampai 3000-4000 pegawai. Namun saat ini pemerintah masih fokus pada guru dan tenaga kesehatan," tutur Soeroto.

Data dari BKPSDM Kabupaten Tulungagung, setiap tahun ada 500-600 PNS yang pensiun.

Jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah PNS maupun PPPK baru yang diangkat.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved