Pemilu 2024
KPU Kota Surabaya : Usulan Anggaran Pilwali 2024 Sebesar Rp 194 Miliar
Syamsi menjelaskan, kenaikan usulan anggaran yang menyentuh sekitar Rp93 miliar tersebut di antaranya karena untuk penanganan Covid-19.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Titis Jati Permata
lihat foto
SURYA.CO.ID, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengungkapan telah mengusulkan rancangan anggaran untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Untuk kebutuhan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2024, KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp194 miliar.
”Surabaya sudah mengusulkan anggaran untuk PIlkada, kurang lebih sekitar 194 miliar. Kami masih menunggu pembahasan lebih lanjut, seperti halnya (proses) pilkada yang lalu (Pilkada 2020),” kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi kepada Surya.co.id di Surabaya, Selasa (24/5/2022).
Anggaran tersebut naik dari kebutuhan anggaran di Pilkada 2020 lalu.
Yang mana, jumlah anggaran yang digunakan saat itu baru mencapai Rp101,24 miliar.
Syamsi menjelaskan, kenaikan usulan anggaran yang menyentuh sekitar Rp 93 miliar tersebut di antaranya karena untuk penanganan Covid-19.
Pada pilkada sebelumnya, pos anggaran ini tidak dibebankan kepada APBD Surabaya.
”Di tahun 2020, anggaran pencegahan Covid-19 di-cover APBN. Sehingga, (rancangan PIlkada 2024) memang naik, karena lami masukan anggaran penanganan Covid-19,” lanjut pria yang juga membawahi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga KPU Surabaya ini.
Terkait pencegahan Covid-19, ada sejumlah pengadaan yang memang diperlukan untuk memastikan keamanan peserta, penyelenggara, hingga masyarakat. Misalnya, untuk keperluan tes swab serta alat pelindung diri (APD).
Sekalipun mengalami kenaikan anggaran, anggaran ini nantinya tak seluruhnya akan ditanggung Pemkot.
Pelaksanaan Pilwali yang serentak dengan Pemilihan Gubernur (pilgub) membuat anggaran juga akan ditopang oleh APBD Jawa Timur.
”Ada beberapa anggaran yang disharing dengan pelaksanaan Pilgub,” katanya.
Satu di antaranya, honorarium penyelenggara/petugas yang bersifat Ad Hoc (sementara).
Misalnya, rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Di Jawa Timur, jumlah PPDP cukup besar. Untuk PIlkada 2020 di 19 daerah penyelenggara saja, KPU merekrut mencapai 48.806 petugas PPDP.
| Pemda Siapkan Anggaran Pilkada Situbondo Rp 50 Miliar, Ada Kemungkinan Membengkak Pada 2024 |
|
|---|
| Bacaleg di Trenggalek Didaftarkan Oleh Dua Parpol, PKS Siapkan Calon yang Lebih Potensial |
|
|---|
| PAN Jatim Segera Gelar Konsolidasi Maraton, Rumuskan Strategi Amankan Kursi di Setiap Dapil |
|
|---|
| Masa Verifikasi Administrasi, KPU Kabupaten Madiun Temukan Bacaleg yang Tercatat Sebagai PNS di KTP |
|
|---|
| PPP Jatim Dukung Pernyataan Plt Ketua Umum Terkait KIB Berpisah Secara Baik-baik |
|
|---|
