Berita Surabaya

20.000 Buruh Demo di Kota Surabaya, Suarakan Tiga Isu Penting untuk Para Pekerja

Dalam aksinya itu, ada beberapa tuntutan para buruh yang berkaitan dengan tiga isu penting, termasuk bangkitnya Partai Buruh.

surya.co.id/firman rachmanuddin
Aksi Buruh di Kota Surabaya, Sabtu (14/5/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Buruh di Jawa Timur bakal padati jalanan kota Surabaya untuk peringati Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

Mereka berdatangan dari berbagai daerah di Jawa Timur, Sabtu (14/5/2022) untuk memperingati Hari Buruh dan merayakan keberadaan partai Buruh di depan gedung DPRD Jawa Timur.

Massa aksi bergerak dari daerah masing-masing untuk bertemu di titik kumpul utama di depan Mall Royal Plaza, Jl. A. Yani Surabaya, untuk kemudian bergerak Bersama menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.

Rencananya aksi demonstrasi akan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Nuruddin Hidayat, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jawa Timur, atau Ketua Exco Partai Buruh Kota Surabaya mengatakan jika ada sekitar 20.000 buruh terdata mengikuti aksi May Day kali ini.

Dalam aksinya itu, ada beberapa tuntutan para buruh yang berkaitan dengan tiga isu penting, termasuk bangkitnya Partai Buruh.

"Kaum Buruh menilai kerja-kerja Partai Politik yang ada saat ini ‘jauh panggang dari api’ antara aspirasi rakyat dan keputusan Parpol di parlemen. Pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) adalah salah satu bukti gagalnya Partai Politik sebagai saluran aspirasi rakyat," kata Nuruddin, Sabtu (14/5/2022).

Selain itu tiga isu penting yang bakal disuarakan oleh para buruh adalah isu nasional seperri penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, tolak Omnibus law, tolak pengurangan peserta bantuan iuran BPJS.

Isu ketenagakerjaan diantaranya Revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.

Naikkan UMK di Jawa Timur tahun 2022 sebesar 10 persen tanpa menggunakan formulasi PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022 sebagaimana usulan Bupati/Walikota dan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pemberian sanksi kepada Pengusaha yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 berupa penghentian alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

Yang terakhir adalah isu jaminan sosial di antaranya :

Menagih janji Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur untuk membuat Perda Jawa Timur tentang Sistem Jaminan Pesangon.

Meminta pemda menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mengalokasikan anggarkan dari APBD Jawa Timur untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan segmen PBPU/BP Kelas 3 yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mensyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan serta bukti pembayaran iuran terakhir.

Memberikan sanksi administratif untuk tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan.

Memberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi Pemberi Kerja yang menunggak dan/atau tidak membayar iuran BPJS Kesehatan maupun iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved