BEBER Pola Serangan KKB Papua yang Buat Aparat Keamanan Sulit Mengejar, Ini Sosok Stanislaus Riyanta

SURYA.CO.ID - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua selalu memanfaatkan pengetahuan tentang medan dalam melakukan penyerangan. 

Dengan pengetahuan medan ini lah, begitu melakukan serangan, KKB akan kabur ke hutan.

Pola serangan ini akan membuat personil keamanan akan kesulitan mengejarnya meski menggunakan peralatan berteknologi. 

Alat berteknologi  tersebut kemungkinan akan menemui kendala karena kondisi geografis.

Hal ini diungkapkan pengamat terorisme dan intelijen, Stanislaus Riyanta seperti dikutip dari Kompas.com, Pada Senin (25/4/2022).

“Mereka orang di situ. Jadi ada tactical gap yang mereka kuasai,” ucapnya.

Baca juga: SERANGAN BERUNTUN KKB Papua Bikin Satgas Damai Cartenz Kerja Keras, ini Sosok Pimpinannya

“Akan sulit (mengejar) kalau melihat kontur, hutan lebat, dan cuaca yang kadang kurang mendukung,” ungkapnya.

Menurut Stanislaus, KKB Papua ini tak memandang matra TNI saat melakukan serangan.

“Entah itu AD (Angkatan Darat), Angkatan Laut (AL), maupun AU (Angkata Udara). Siapa pun tentara akan mereka musuhi dan perangi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/4/2022).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi) ini menuturkan, untuk meminimalisasi pergerakan KKB, pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.

“Masyarakat harus digalang, sehingga mereka tidak memberikan akses dan bantuan kepada KKB. Ini karena KKB juga membutuhkan dukungan masyarakat juga. Saat masyarakat setempat percaya pemerintah, ini bisa mengurangi intervensi KKB,” tuturnya.

Diketahui, KKB menyerang aparat keamanan selama dua hari, yakni Kamis (21/4/2022) dan Jumat (22/4/2022).

KKB menembaki mobil Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz di Kampung Nogolaid, Distrik Kenyam, pada hari Kamis.

Terdapat 29 bekas tembakan yang tertinggal di mobil Satgas Operasi Damai Cartenz, termasuk bekas tembakan di salah satu ban. Tidak ada korban jiwa dalam serangan ini.

Sedangkan, pada Jumat, KKB menembaki Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3/Marinir di Kalikote, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Serangan ini menewaskan Pratu Marinir Dwi Miftahul Ahyar dan melukai Mayor Marinir Lilik Cahyanto. 

Sosok Stanislaus Riyata

Stanislaus menginisiasi Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi), yakni elmbata yang fokus di bidang penelitian terutama terkait radikalisme dan terorisme.

Pria kelahiran Maret ini aktif menganalis intelijen dan terorisme sejak studi S2 Kajian Strategik Intelijen di Universitas Indonesia (UI).

Pria yang hobi mendaki gunung ini memiliki kisah hidup yang cukup unik.

Dikutip dari timesindonesia.co.id, Stanislaus Riyanta besar dari keluarga Katolik, bapaknya adalah guru di sekolah swasta milik Yayasan Kanisius, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga.

Pendidikan SD-SMP ia tempuh di sekolah Katolik milik Yayasan Kanisius, sedangkan SMA ia tempuh di SMA Negeri 1 Sukorejo Kendal.

Setamat SMA ia sempat berhenti satu tahun, kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta, tepatnya di Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 

Pilihan Fakultas MIPA diakuinya bukan karena ia mampu dan cakap dalam bidang Matematika dan IPA, tetapi karena pertimbangan ekonomis yakni lebih murah dibanding fakultas lain.

Ia mengaku sangat terkesan ketika menempuh studi di Universitas Sanata Dharma, karena tidak hanya belajar ilmu pengetahuan tetapi juga belajar nilai-nilai lain terutama humanisme.

Setelah meraih gelar Sarjana Sains, ia kemudian bekerja di Kalimantan selama beberapa tahun.

Pada tahun 2014 ia mendapat kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Indonesia jurusan S2 Kajian Stratejik Intelijen. 

Studi tersebut berhasil ia selesaikan pada tahun 2016 dengan predikat cumlaude.

Tanpa membuang waktu lagi pada 2017 ia kembali melanjutkan studinya di Universitas Indonesia pada program studi S3 Ilmu Administrasi, konsentrasi pada Kebijakan Publik, dengan tema disertasi 'Pencegahan Terorisme'.

Sampai saat ini, Stanislaus Riyanta masih tetap tekun menjadi analis intelijen dan terorisme.

Menurut pria yang lahir di lereng Gunung Prau di Kendal Jawa Tengah ini, ancaman bisa datang pada negara, maupun pada lingkup yang lebih kecil seperti organisasi bahkan bidang bisnis.

Konsentrasi analisis Stanislaus Riyanta pada deteksi dini dan cegah dini atas ancaman, terutama untuk memberikan prediksi, forecasting dan skenario, serta rekomendasi dalam pencegahan dan penanganan ancaman. 

Produk-produk analisis Stanislaus mudah diperoleh dengan cepat di media massa dalam dan luar negeri terutama jika ada kejadian-kejadian tertentu yang berhubungan dengan keamanan seperti aksi terorisme. 

Bahkan analisis situasi terkait peristiwa politik yang dibuat Stanislaus cukup akurat dan menjadi rujukan banyak pihak.

Provokasi Fernado Worabai

Di bagian lain pimpinan KKB Papua, Fernando Worabai, baru-baru ini viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, tampak Panglima OPM tersebut berkoar-koar di hadapan pasukannya.

Fernando Warobai menyampaikan seruan provokatif yang menyebutkan bahwa Papua sebenarnya telah merdeka beberapa tahun lalu.

Papua merdeka dari penjajahan pemerintah kolonial Indonesia. Kemerdekaan itu direbut dengan darah dan air mata para pejuang terdahulu.

Akan tetapi, katanya, Indonesia yang disebut sebagai penjajah itu, tak mau melepaskan Papua dari cengkeramannya.

Makanya sampai sekarang Papua tetap menjadi bagian dari wilayah jajahan Indonesia.

Kampanye provokatif Fernando Warobai tersebut, disampaikan dihadapan anggota KKB pada sebuah tempat yang tak diketahui secara pasti.

Panglima Fernando Warobai juga menyebutkan bahwa kelompok bersenjata yang selama ini berperang melawan Indonesia merupakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Kelompok ini, katanya, tak akan pernah berhenti melancarkan aksi, apabila TNI dan Polri tak segera angkat kaki dari tanah Papua.

Selagi TNI Polri tetap bercokol di tanah Papua, katanya, maka selama itu pula TNPB akan terus melancarkan perlawanan.

Pada bagian lain dari video yang viral tersebut, Fernando Warobai juga menyebutkan bahwa Papua sebenarnya telah merdeka pada 1 Desember 1969.

Akan tetapi, katanya, kemerdekaan itu direnggut oleh TNI Polri, sehingga sampai saat ini Papua tetap menjadi wilayah jajahan Indonesia.

Akhir-akhir ini, katanya, Indonesia tak henti-hentinya mengirimkan pasukan ke tanah Papua. Itu artinya Indonesia tak mau Papua berdiri sebagai negara mandiri.

Selama Indonesia tidak menghentikan pengiriman pasukan ke Papua, tandas Fernando Warobai, selama itu pula TPNPB akan melakukan perlawanan.

"Tak akan ada damai di Tanah Papua selama Indonesia tidak menghentikan pengiriman pasukan ke wilayah ini," tandas Fernando, melansir dari Pos Kupang dalam artikel 'Fernando Warobai Serukan Perang Melawan TNI, Panglima KKB Ini Sebut Tak Ada Damai di Tanah Papua'.

"Papua ini tanah kami. Kami bangsa Papua tidak mau dijajah. Kami mau merdeka dan menjadi negara sendiri," ucap Fernando berapi-api.

Sementara pada video viral yang lain, Fernando Warobai juga merespon rencana pemerintah yang ingin memekarkan wilayah di Tanah Papua.

Dia menyebutkan, bahwa rencana pemerintah itu sangat ilegal. Sebab rencana itu dibuat tanpa persetujuan rakyat Papua.

Rencana pembangunan Papua melalui pemekaran daerah itu, kata Fernando, merupakan tindakan sepihak. Tindakan yang tidak patut diterima oleh bangsa Papua.

Karena itu, katanya, bila rencana itu tidak segera dihentikan, maka revolusi di Papua tidak akan berakhir.

Perencanaan pembangunan itu, katanya, berlawanan dengan semangat revolusi dan perjuangan yang dilakukan TPNPB.

Oleh karena itu, katanya, Jikalau KKB tidak berhenti melakukan tindakan kekejaman, maka itu merupakan jawaban dari jawaban atas rencana pemerintah kolonial Indonesia.

"Tidak akan ada kompromi kalau Indonesia tidak segera angkat kaki dari Papua. Ini tanah kami, ini negeri kami. Kami tidak mau dijajah apalagi oleh Indonesia."

Fernando berulang kali menyebut Indonesia sebagai negara kolonial. Karena baginya, Indonesia merupakan penjajah atas tanah Papua.

"Rencana pemekaran dan pembangunan Papua Tengah dan Papua Utara juga harus dihentikan. Sebab itu berlawanan dengan revolusi Papua. Ini tanah kami," tandas Fernando. (kompas.com/berbagai sumber)

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id