BIODATA Abdul Kharis Almasyhari, Anggota DPR yang Minta KKB Papua Ditumpas: Putra Kiai Purworejo

Inilah profil dan biodata Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang meminta kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua ditumpas. 

Penulis: Iksan Fauzi | Editor: Musahadah
kolase dpr.go.id dan Tribun Papua
Tak Tahan Kebrutalan KKB Papua, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (kiri) Minta Segera Diberantas dan Dukung Langkah Panglima TNI. 

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang meminta kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua ditumpas. 

Abdul Kharis Almasyhari menilai KKB Papua sudah masuk definisi kelompok teroris, karena telah menebar rasa takut dan melakukan penyerangan secara sistematis terhadap masyarakat sipil.

Kharis pun meminta agar TNI dan Polri bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk para pekerja yang sedang membangun berbagai infrastruktur di tanah Papua.

“Jangan ada sejengkal tanah Indonesia di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia,” tegas Kharis, melansir dari dpr.go.id.

“Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya menyatakan mendukung penuh langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengatasi KKB Papua dengan tegas dan terukur bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri."

"Agar bisa saling bahu-membahu menuntaskan permasalahan ini untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: KRONOLOGI KKB Papua Mabuk-mabukan dan Lakukan Aksi Nekat, Kantor Polsek Inanwatan Jadi Sasaran

Terhitung sejak Januari hingga Maret 2022, penyerangan terhadap masyarakat sipil dan militer di Papua mencapai 13 orang.

Terbaru, KKB Papua menyerang karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (2/3) lalu. Setidaknya 8 orang tewas, dan 1 orang berhasil diselamatkan.

KKB Papua juga menebar teror di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Mereka menembak dua tukang ojek di Distrik Tingginambu, Selasa (12/4/2022) pagi.

Siapa sebenarnya Abdul Kharis Almasyhari? 

Ketua tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.
Abdul Kharis Almasyhari. (surya/sulvi sofiana)

Dikutip dari dpr.go.id, Abdul Kharis lahir di Purworejo pada 25 Agustus 1968. 

Abdul Kharis Almasyhari adalah putra pasangan Syaibani dan Muslimah.

Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama dengan ayah seorang kiai pemilik pondok pesantren di Purworejo.

Sembari ikut mengaji bersama santri-santri di pondok pesantren ayahnya, ia melewatkan pendidikan formal di sekolah negeri.

Ia menjadi salah seorang siswa teladan se-Kabupaten Purworejo saat SD dan sering meraih juara kelas hingga SMA.

Latar belakang militer yang dimiliki ayahnya memengaruhi kepribadian Kharis.

Ia diajarkan bertani, mengolah sawah, hingga ia bisa membajak sawah sendiri saat masih SD.

Bersekolah di SMA Negeri 1 Purworejo, ia rutin mengikuti kegiatan kesiswaan di sekolah, sembari membawakan keterampilannya sebagai penceramah.

Pada 1987, ia pindah ke Surakarta, kuliah di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Sebelas Maret.

Dia melanjutkan program master Akuntansi di Universitas Diponegoro tahun 2005-2007. 

Tak cukup mendapat gelar master, dia melanjutkan program doktoral di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2011 - 2015. 

Karir Moncer

Selama kuliah, Kharis dikenal sangat aktif. 

Semester dua dia aktif menjadi reporter untuk Badan Pers Mahasiswa, berlatih bela diri, bergabung dengan mahasiswa pecinta alam, dan menghadiri kajian Islam.

Ia mengaku "tidak pernah keteran" jika jadwal antara kuliah dan organisasi berdekatan "atau bahkan satu waktu".

Melalui pelatihan di Majalah Tempo yang diikutinya sebagai utusan Badan Pers Mahasiswa, ia mendapati dirinya tertarik dengan bisnis percetakan dan mulai merintis usaha di sekitar kampus.

Ia membuka kantor kecil yang melayani permintaan "segala macam cetakan".

Ia merancang desain dan bekerja sama dengan perusahaan percetakan untuk mengerjakan desainnya.

"Saya katakan, saya baru akan membayar ke rekanan tersebut jika saya sudah dibayar oleh pelanggan saya," ujar Kharis dikutip dari wikipedia.

Bisnis yang ia rintis berpengaruh pada kemapanan hidupnya, membuatnya bisa "hidup tanpa uang saku dari orang tua".

Pada akhir semester tujuh kuliahnya, ia menikahi istrinya, Retno Sintowati.

Walau sama-sama belum menamatkan kuliah, ia mengaku tidak ada pertentangan dari orang tua mereka. "Semua berjalan sangat lancar." Pasangan ini kelak memiliki tujuh orang anak sejak menikah pada 24 Februari 1991.

Tamat kuliah dengan gelar akuntan pada 1993, Kharis mendirikan CV Citra Islami Press, melayani pekerjaan setting, sablon, dan percetakan.

Pada 3 Oktober 1997, CV Citra Islami Press berubah status menjadi PT Era Adicitra Intermedia, bergerak di bidang penerbitan dan perdagangan buku-buku Islam.

Penerbitan ini tercatat sebagai salah satu dari lima penerbit buku bacaan Islam yang masih bertahan. Kharis menjabat sebagai sebagai Direktur Utama PT Era Adicitra Intermedia sejak didirikannya.

Sejak 1997, bersama sejumlah pengusaha di bidang percetakan dan penerbitan, Kharis aktif dalam kepengurusan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua IKAPI Jawa Tengah sejak 2007 hingga 2013.

Karir Politik

Pada tahun 1995, Kharis diangkat sebagai dosen untuk Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Namun, ia mengundurkan diri setelah ia memutuskan maju sebagai calon anggota legislatif melalui Partai Keadilan Sejahtera.

Kharis ikut dalam masa awal pembentukan Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah, duduk sebagai bendahara ketika partai itu masih bernama Partai Keadilan.

Meski telah bergabung dengan partai politik, Kharis semula mengaku belum tertarik untuk menjadi anggota legislatif, memilih mengembangkan bisnis penerbitannya sambil melanjutkan kuliah ke jenjang S-2 dan S-3.

Menjelang pemilihan umum legislatif 2014, Kharis mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif.

Ia terpilih sebagai anggota DPR mewakili daerah pemilihan Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten.

Oleh partainya, ia ditempatkan duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Sejak 26 Mei 2016, ia dipindahkan dan diamanahkan sebagai Ketua Komisi I, menggantikan rekan satu partainya Mahfudz Siddiq. (wikipedia/dpr.go.id/berbagai sumber)

 

 

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved