Fraksi PDI-P DPRD Tuban Minta BPNT Tak Dimainkan Oknum

SURYA.co.id | TUBAN - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban menyoroti penyaluran Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT). Penyaluran bantuan pemerintah tersebut disinyalir masih dimainkan oknum, yang ingin meraup untung lebih.

Pasalnya, sejak pemerintah merubah alur distribusi bantuan berupa sembako dan protein, kini bantuan dicairkan dalam bentuk tunai Rp 200 ribu per bulan.

Hal itu berdasarkan informasi yang masuk di fraksi PDI-P.

"Kami menekankan jangan ada permainan soal bansos yang dilakukan oleh oknum, yang ingin menggiring keluarga penerima manfaat (KPM) setelah mendapat tunai agar dibelanjakan ke produk sembako. Ini kita awasi betul sebagai kontrol pengawasan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tuban, Tulus Setyo Utomo, Minggu (17/4/2022).

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban, Andhi Hartanto menyatakan, BPNT merupakan salah satu program untuk kluarga tidak mampu.

Jangan sampai dengan adanya bantuan tersebut, orang miskin atau tidak mampu malah membeli sembako lebih mahal dari harga pasaran.

"BPNT harus benar-benar dirasakan masyarakat miskin, jangan lagi dimonopoli," ujarnya.

Pria yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Tuban itu meminta, apabila masih ada upaya penggiringan, maka keselarasan harga pada agen (e-warung) harus berpatokan pada harga umum di pasar tuban.

Misal harga beras yang dijual oleh agen tidak lebih dari harga pasaran, karena di masa pandemi covid-19 ini perlunya KPM bisa menikmati harga umum.

"Hak-hak KPM harus terpenuhi, jangan ada lagi yang main monopoli harga katrol. Karena sejatinya bantuan dari pemerintah ini untuk rakyat yang tidak mampu," pungkasnya.

Sekadar diketahui, untuk distribusi BPNT pada bulan April dilewatkan himpunan bank negara (himbara). Sedangkan pada bulan Mei melalui PT Pos.

Adapun untuk jumlah KPM di Tuban yaitu sebanyak 93.952 penerima.