Mahasiswa di Surabaya Ikut Bergerak ke Balai Kota, Tuntutan Pemerintah Stabilkan Harga Sembako

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Para mahasiswa dari berbagai elemen dan kelompok Organisasi Kepemudaan (OKP) berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Rabu (13/4/2022). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan di hadapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Elemen mahasiswa ini berasal dari HMI, PMI, GMNI, PMKRI dan sejumlah elemen OKP lainnya.

Mereka bergerak dengan membawa sejumlah atribut hingga baliho yang berisi beberapa tuntutan.

Meski diikuti ratusan mahasiswa, aksi unjuk rasa tersebut berjalan damai.

Satu persatu orator menyampaikan gagasan secara bergantian.

Salah satu orator menyampaikan penjelasan, momentum dan tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus di Surabaya sedikit berbeda dibanding gerakan mahasiswa secara nasional.

"Kami bergerak dengan menyampaikan sejumlah tuntutan yang telah melalui kajian intelektual," kata orator tersebut menggunakan pengeras suara.

"Indonesia mengintervensi penghasil minyak goreng dan minyak mentah di dunia. Namun, ironisnya dalam distribusinya ada mafia oligarki yang menyebabkan kenaikan harga dan ujungnya membuat rakyat menderita," ujar orator tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya lantas menyampaikan sejumlah tuntutan. Ini terkait dengan kenaikan minyak goreng, BBM, pajak, dan beberapa hal lainnya.

Di antaranya, menuntut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif agar memberikan tanggapan kenaikan harga BBM.

"Kenaikan ini penyebabnya apa sih? Sampaikan secara gamblang," tegasnya.

Kedua, mengembalikan harga BBM yang pro rakyat.

"Serta, dengan jaminan pertalite tersedia untuk rakyat kecil," katanya.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menstabilkan ekonomi yang turun akibat pandemi. Mendesak kepolisian mengusut tuntas mafia pangan.

"Mendesak pemerintah untuk menentukan harga CPO dalam negeri yang pro terhadap rakyat," katanya.

"Kami juga meminta Pemkot Surabaya menggelar operasi pasar bersama. Sehingga, pedagang tidak mempermainkan harga seenaknya. Ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat," ungkapnya.

Pihaknya jug menolak kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.

"Sebab, pemerintah tidak ada jaminan pemilihan ekonomi. Juga kami mendesak Pemerintah mencabut diskon pajak untuk kaum kapitalis," tuntutnya.

Baca juga: Cak Eri Temui Peserta Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Surabaya, Siap Perjuangkan Keinginan Mahasiswa

Peserta aksi lantas ditemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan. Proses dialog pun berjalan secara kondusif.

Selain di Balai Kota Surabaya, aksi mahasiswa juga mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur. Tuntutan yang dibawa pun sama.