Sosok Adian Napitupulu Anggap Aneh Rencana Demo BEM SI di Istana, Jokowi Tolak 3 Periode Kok Didemo

SURYA.co.id | JAKARTA - Rencana aksi demo BEM SI (seluruh Indonesia) di Istana Negara Senin pekan depan membuat politisi PDIP, Adian Napitupulu bertanya-tanya.

Rencana aksi demo BEM SI itu untuk mengkritik wacana jabatan Presiden Jokowi 3 periode yang digulirkan sejumlah menteri dan ketua umum partai politik.

Sosok Adian Napitupulu tak asing bagi aktivis mahasiswa. Dia merupakan mantan aktivis '98 yang ikut menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto.

Para perwakilan BEM SI sebenarnya sudah berdialog dengan pihak Istana yang diwakili oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Jumat (8/4/2022).

Meski Wiranto telah menyatakan, bahwa perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode tidak konstitusional, namun, para mahasiswa tetap berencana menggelar demonstrasi. 

Wacana demonstrasi itu pun membuat Adian Napitupulu bertanya-tanya, mengapa para mahasiswa tidak mendemo kantor para menteri dan ketua partai politik yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

• MENTERI LUHUT Disemprot PDIP Terlalu Ikut Campur Pemilu 2024 dan Wiranto Tegaskan Tak Ada 3 Periode

Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) itu menyebutkan ada tiga menteri yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Yakni, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Kenapa yang di demo Jokowi bukan para Menteri itu?" kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/4/2022).

Ia juga mengatakan, bahwa ada tiga ketua umum partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden, tapi sekali lagi kenapa yang di demo Jokowi, bukan tiga partai itu.

"Yang bicara Presiden 3 Periode itu salah satu lembaga Survei dan salah satu kader Partai tapi kenapa yang di demo Jokowi bukan lembaga Survei atau Kantor partai?" tanya Adian.

Ia menjelaskan, untuk merealisasikan perpanjangan atau pun merubah dari 2 Periode menjadi 3 Periode kewenangannya ada di Parlemen Senayan dab bukan di Istana.

Tetapi kenapa yang di Demo justru Istana bukan Senayan?

Baca juga: USAI Dikritik Amien Rais, Kini Presiden Jokowi Larang Menterinya Bicara Penundaan Pemilu 2024

Anggota DPR RI ini juga mengatakan, yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi.

Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 Periode adalah orang yang cari muka juga Jokowi.

Lalu, yang mengatakan bahwa mengenai masa Jabatan ia akan tunduk pada konstitusi adalah Jokowi serta yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa Jabatan juga Jokowi.

"Tapi aneh kenapa yang di Demo justru Jokowi?" tanya Adian lagi.

Ia pun merasa bingung dengan ramai soal rencana aksi demonstrasi di Istana Negara itu.

Pasalnya, ia menyebut kenapa yang di Demo Jokowi maka kita akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi.

Apalagi, terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para Menteri dan Ketua Umum Partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi.

Baca juga: SOSOK Faldo Maldini yang Berani Sebut Amien Rais Tukang Bikin Gosip Politik, Stafsus Mensesneg

"Para insan terpelajar dan intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang di katakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang di sampaikan," ujar Adian.

Ia menyadari, wacana perpanjangan maupun tiga periode tersebut membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi.

Karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur.

Maka sebagian mahasiswa konon berencana demo besar besaran ke Istana tanggal 11 April nanti.

"Nah kalau situasi sudah seperti ini kemana para Menteri dan Ketua Partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan di tanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi. Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata 'Demo kami, jangan Jokowi.... demo ke tempat saya, jangan ke Istana!',"kata Adian.

Tak sampai di situ, ia juga nelihat fenomena di sosial media baik Whatsapp, Tiktok dan lainnya, bahwa muncul beragam narasi tuntutan yang berkembang, tidak lagi soal wacana perpanjangan maupun 3 periode belaka.

Bahkan ada poster atas nama mahasiswa yang isinya menuntut agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden.

"Untunglah mahasiswa segera membantah bahwa tuntutan Jokowi mundur bukanlah tuntutan mahasiswa dan poster itu hoax belaka. Nah lho.... lalu tuntutan Jokowi mundur itu tuntutan siapa dong? Lalu yang membuat poster hoax itu siapa dong?" jelas Adian.

Adian pun mengatakan, di pemerintah ada yang lempar wacana lalu sembunyi, di rencana Demo juga ada yang lempar poster lalu sembunyi.

Ternyata pepatah lempar batu sembunyi tangan tidak cuma terjadi di lingkaran kekuasaan tapi juga dalam aksi di jalanan.

"Mau di manapun itu, istana maupun jalanan, sepertinya para 'pelempar batu sembunyi tangan' itu mungkin selalu ada walau dilakukan orang yang berbeda namun berangkat dari motif yang sama yaitu, duduk di lingkaran kekuasaan. Ada yang ingin kekuasaan melalui perpanjangan masa jabatan ada juga yang melalui penggulingan kekuasaan," kata Adian.

Lalu, kalau berangkat dari cerita lempar batu sembunyi tangan maka tidak Presiden tidak juga mahasiswa saat ini jangan jangan sama sama sedang menjadi 'korban klaim'.

"Kalau benar begitu, mungkin ada baiknya Presiden Jokowi dan Mahasiswa duduk ngopi bareng di tepi Danau Lebak Wangi sambil bakar ikan dan main gitar di bawah rembulan. Kopi mungkin tidak menjanjikan apa apa, tapi semoga bisa membuat kita duduk bersama, gitar juga tak bisa menyelesaikan masalah tapi setidaknya bisa membuat kita bernyanyi bersama tentang Cinta kita pada Indonesia," tutup Adian.

Jokowi larang menterinya bicara Pemilu

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).

Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.

Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.

Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.

"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.

Wiranto : tidak ada jabatan 3 periode

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menemui sejumlah organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam organisasi BEM Nusantara pada Jumat (8/4/2022).

Dalam pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat itu, Wiranto menegaskan wacana masa jabatan presiden tiga periode tak mungkin terealisasi.

"Tadi saya dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara cukup lama, cukup intens banyak hal-hal yang kita bicarakan dengan teman-teman mahasiswa," ujar Wiranto dalam konferensi pers usia pertemuan pada Jumat sore.

"Masalah jabatan tiga periode, perpanjangan presiden dan penundaan pemilu, tadi telah kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ini perlu kita klarifikasi," lanjutnya.

Menurut Wiranto, mengapa publik saat ini meributkan hal yang berbentuk wacana.

Dia mengakui dalam UUD 1945 berwacana dibolehkan.

Wacana pun merupakan salah satu bentuk kebebasan HAM.

"Tidak seorang pun bisa melarang berwacana kecuali wacana tentang berbuat kejahatan, wacana untuk menimbulakan kekacauan di masyarakat, wacana yang menimbulakn instabilitas di negeri ini itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan," jelasnya.

"Tadi teman-teman berdebat dengan itu. Maka jabawannya ya (wacana tiga periode) tidak mungkin," tegas Wiranto.

Dia lantas menjelaskan alasannya. Pertama karena wacana itu menyangkut amandemen terhadap UUD 1945. Adapun syarat untuk mengamandemen UUD disebutnya sangat berat.

"Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Kedua, Wiranto menuturkan, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mengisyaratakan persiapan-persiapan penundaan Pemilu 2024.

Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan.

Selain itu, pemerintah masih Juga menyelesaikan mitigasi pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan segera tuntas. Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode," tutur Wiranto.

Keempat, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan sikap tidak sepakat dengan masa jabatan tiga periode.

"Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana. Karena tidak akan dapat diimplementasikan diwujudkan dan dilaksanakan karena alasan alasan tadi itu. Mengapa kita masih meributkan?," tegas mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan itu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Adian Napitupulu: Kenapa yang Didemo Jokowi, Bukan Para Menteri Itu?