Pupuk Subsidi untuk Petambak Dicabut, Begini Langkah Dinas Perikanan Gresik

SURYA.co.id|GRESIK - Dinas Perikanan Kabupaten Gresik kembali mengusulkan 19 ribu ton pupuk subsidi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI). Hal ini  setelah adanya kebijakan pencabutan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak.

Pada tahun 2022 pembudidaya ikan dan udang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Hal ini merupakan keputusan pemerintah bahwa pupuk subsidi hanya untuk petani dibawah kendali Kementan RI.

Kepala Dinas Perikanan Gresik, Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya menanggapi alokasi pupuk untuk petambak dicabut.

Pihaknya telah melakukan langkah awal menyampaikan kebutuhan petani tambak ke Gubernur Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim.

"Selanjutnya juga sudah melakukan koordinasi tentang pencabutan alokasi pupuk ke Petrokimia Gresik, sebagai produsen pupuk yang ada di Gresik maupun DPRD Gresik dan DPR RI," kata Anam, Selasa (15/3/2022).

Dia juga telah mengirimkan surat ke Dirjen Perikanan Budidaya terkait pengajuan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022. Khusus pembudidaya perikanan. "Surat sudah kami kirimkan Bulan Februari," terangnya.

Dijelaskan Anam, kebutuhan pupuk subsidi untuk petani tambak Gresik kurang lebih 19 ribu ton. Dengan rincian jenis urea sebanyak 9,5 ton, SP 36 sebanyak 8,7 ton dan organik 948.783 Kilogram.

"Total luas lahan tambak sekitar 31.044 dengan jumlah pembudidaya 15.188 orang. Diperkirakan bulan Juli 2022 usulan pupuk bersubsidi untuk petani tambak ini dicairkan," imbuhnya.

Salah satu petani tambak asal Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Hamidi mengatakan, petani tambak sangat butuh pupuk bersubsidi. "Tentu butuh pupuk," terangnya.

Petani lain, Sudharmono juga menaruh harapan yang sama. Dia meminta agar pupuk bersubsidi tetap dialokasikan oleh pemerintah. "Kami berharap pemerintah hadir dalam permasalahan pupuk ini," ujarnya.