3 Tahun Khofifah-Emil Pimpin Jatim, Benahi Birokrasi dan Manajemen ASN Melalui Sistem Meritokrasi

Gubernur Khofifah dan Wagub Emil telah menorehkan catatan prestasi yang membanggakan di Jatim.

Editor: irwan sy
Pemprov Jatim
Ilustrasi - Indeks profesionalitas ASN Pemprov Jatim. 

Sistem merit ini dilaksanakan dengan pemantauan secara terus-menerus. Kinerja mereka pun dipantau secara berkelanjutan.

"Jadi tidak hanya sekedar pintar saja. Kalau cuma jago saat ujian, banyak yang jago. Tapi kami lihat juga integritas dan jam terbangnya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Anugerah Meritokrasi diselenggarakan oleh KASN setiap tahun.

Pada 2022 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan agar ada peningkatan capaian nilai penerapan sistem merit di Jawa Timur.

Asessment Center Jatim Rujukan Penilaian Kompetensi Nasional
Tak hanya soal meritokrasi, wujud penerapan managemen kepegawaian yang diterapkan Khofifah-Emil selama tiga tahun memimpin juga tampak dari sisi penilaian kompetensi.

Pasalnya, Khofifah-Emil telah berhasil mewujudkan Asessment Center.

Yang tak tanggung-tanggung, kini Asessment Cemter yang dinaungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, telah mengantongi akreditasi A.

Tepatnya, akreditasi A tersebut berhasil didapatkan Unit Penilaian Kompetensi BKD Jatim di tahun 2020.

Unit Penilaian Kompetensi BKD tersebut kini menjadi tujuan pelenggaraan penilaian kompetensi dari seluruh kementerian dan Pemerintah Daerah.

Dengan kata lain, Asessment Center BKD Jatim ini menjadi rujukan penilaian kompetensi secara nasional.

"Semboyan CETTAR yang kami peras dari Nawa Bhakti Satya ingin kami implementasikan ke segela lini. Termasuk dalam pengembangan kepegawaian. Dengan managemen yang profesional, kami ingin seluruh ASN bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan memberikan pengabdian terbaik untuk Jawa Timur. Maka mulai asessmentnya pun harus jeli dan dilakukan dengan sistem kompetensi tinggi," tegas Gubernur Khofifah.

Tak hanya itu saja, Asessor BKD Provinsi Jawa Timur juga dipercaya bergabung dalam himpunan asessor BKN dan melakukan penilaian kompetensi secara nasional.

Sejauh ini hanya ada sembilan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi pada Instansi Pusat dan Daerah yang yang telah diakui kelayakannya oleh BKN pada tahun 2020 antara lain Provinsi Jawa Timur.

Selain Jatim juga ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Lembaga Administrasi Negara, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Halaman
1234
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved