Grahadi

Pemprov Jatim

Setelah Tuban, Gubernur Khofifah Minta Seluruh Daerah di Jatim Punya Mal Pelayanan Publik

Khofifah menyebut, MPP Kabupaten Tuban ini merupakan MPP ke-51 di Indonesia dan MPP ke- 10 di Provinsi Jawa Timur

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra dan Deputi Pelayan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa meresmikan MPP di Kabupaten Tuban, Kamis (10/2/2022). 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Mempermudah layanan untuk masyarakat harus terus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Salah satu wujud konkritnya adalah dengan menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi masyarakat.

Saat hadir meresmikan MPP di Kabupaten Tuban pada Kamis (10/2/2022), secara khusus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar seluruh kabupaten kota di Jatim semua memiliki MPP.

"Keberadaan MPP ini sebagai bagian dari inovasi dan kreativitas daerah dalam memudahkan perizinan sesuai regulasi, serta kondusivitas wilayahnya yang selalu terjaga," ungkap Gubernur Khofifah.

Dengan adanya MPP, menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam proses perizinan serta sejumlah layanan lainnya.

"Saya harap daerah lain bisa segera mencontoh atau meniru keberadaan MPP ini. Pakai skema amati, tiru, modifikasi layanan. Yang penting tujuannya memberi kemudahan layanan masyarakat," ujarnya.

"Kasihan masyarakat kalau harus muter-muter untuk ngurus dokumen atau perizinan, belum lagi waktu dan ongkos transportnya. Kalau ada dalam satu gedung seperti ini kan tentu masyarakat akan sangat diuntungkan," tambah dia.

Khofifah menyebut, MPP Kabupaten Tuban ini merupakan MPP ke-51 di Indonesia dan MPP ke- 10 di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas sekitar 4 hektare.

Total, terdapat 55 layanan organisasi pemerintah daerah dan 64 organisasi vertikal lainnya dari 25 instansi di dalamnya.

Dengan adanya MPP tersebut, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengandalkan teknologi diantaranya KTP, Akta Lahir, KIA maupun layanan dokumen kependudukan lainnya.

Tak hanya itu, di MPP Kabupaten Tuban juga menyediakan layanan perizinan, yakni layanan pembayaran pengurusan pajak, pendaftaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, perbankan dan Kementerian Agama.

Yang menarik, terdapat salah satu fasilitas yang disediakan bagi masyarakat yang hendak menikah. Disediakan ruangan dengan dekorasi yang unik dan menarik.

"MPP Kabupaten Tuban ini merupakan smart shortcut (jalan pintas/ide cerdas) pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah, agar melakukan shortcut pada layanan untuk masyarakat dengan core values, yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)," tuturnya.

Di sisi lain, Bupati Tuban Aditya Halindra menerangkan, bahwa pembangunan MPP Kabupaten Tuban tersebut menggunakan anggaran daerah dari tahun 2020 hingga 2021 dengan total anggaran Rp 45,9 miliar.

Lindra berharap, MPP ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat guna mempermudah perijinan.

"Saya berharap tidak memakan waktu cukup panjang, karena hal ini sesuai dengan terobosan Pak Presiden dan Ibu Gubernur, sehingga masyarakat dapat dipermudah utamanya jika ingin membuka ekspor untuk usaha yang dimiliki," katanya.

"Dengan adanya MPP tidak adalagi pungutan yang tidak kasat mata. Saya harap ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Deputi Pelayan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa mengapresiasi dukungan dan komitmen yang diberikan Gubernur Khofifah kepada seluruh kabupaten/kota di Jatim dalam hal pelayanan publik.

"Komitmen yang diwujudkan Forkopimda Tuban patut diapresiasi untuk menyajikan pelayanan proma bagi masyarakat. Terima kasih untuk Ibu Gubernur atas dukungan dan komitmen yang luar biasa. Kami berharap, ke depannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menghindari maladministrasi dalam pemberian pelayanan," kata Diah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved