Berita Kota Mojokerto

Diusut Kejari, Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan BPRS Kota Mojokerto Rugikan Negara Rp 50 Miliar

agar pihak-pihak yang menikmati atau mengemplang pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto namun macet, beriktikad baik dan segera bertanggung jawab.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Deddy Humana
ilustrasi Kompas.com
ILUSTRASI WINDOW DRESSING 

SURYA.CO.ID, KOTA MOJOKERTO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto melakukan penyidikan atas dugaan korupsi Window Dressing dalam pembiayaan-pembiayaan dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kota Mojokerto, Ali Prakosa mengatakan Window Dressing adalah tindakan memoles atau memanipulasi laporan keuangan agar tampak seolah-olah menampilkan kinerja yang baik.

"Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan hasil audit yang diperoleh penyidik, diduga telah timbul kerugian keuangan negara dan potensi kerugian negara sekitar Rp 50 miliar," ungkap Ali saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (8/2/2022).

Ali menyebut, penanganan diawali dari informasi dan data (surveilans) pada pertengahan September 2021 yang dilanjutkan dalam penyelidikan oleh Jaksa Penyelidik sesuai Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor Print-02/M.5.47/Fd.1/10/2021, 05 Oktober 2021.

Hasil penyelidikan disimpulkan adanya dugaan korupsi sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai surat penyidikan oleh Kepala Kejari Kota Nomor: Print-02/M.5.47/Fd.1/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Bank BPRS Kota Mojokerto.

Pihaknya melakukan penyidikan secara bertahap lantaran praktik itu diduga melibatkan internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta dalam berbagai pembiayaan yang berbeda-beda. "Dalam penyidikan perkara tersebut tim jaksa selaku penyidik telah memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan surat-surat bukti terkait," jelasnya.

Ali menjelaskan, selama proses hukum berlangsung Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Agustinus Herimulyanto menekankan agar pihak-pihak yang menikmati atau mengemplang pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto namun macet, beriktikad baik dan segera bertanggung jawab.

"Kajari Kota Mojokerto juga berharap melalui penegakkan hukum nantinya BPRS Kota Mojokerto kembali dapat diselamatkan dan berkembang guna mendukung pembangunan perekonomian masyarakat," pungkasnya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved