Grahadi

Pemprov Jatim

Jatim Terima 59 SK Hutan Sosial dengan Luas 35 Ribu Hektare, Lumajang Jadi Percontohan Nasional

Provinsi Jawa Timur mendapatkan sebanyak 59 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dengan total luas sebesar 35 ribu hektare dari Presiden Joko Widodo

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Provinsi Jawa Timur mendapatkan sebanyak 59 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dengan total luas sebesar 35 ribu hektare, dari Presiden Joko Widodo, Kamis (3/2/2022). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur mendapatkan sebanyak 59 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dengan total luas sebesar 35 ribu hektare dari Presiden Joko Widodo, Kamis (3/2/2022).

Penyerahan SK tersebut dilakukan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dengan diikuti oleh 19 provinsi dengan koordinasi langsung oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Erna Rosdiana, Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (KLHK) yang hadir langsung di gedung Negara Grahadi, menjelaskan, SK yang diberikan oleh Presiden RI kepada Jatim ini, diperuntukkan bagi 59 Kelompok Tani Hutan.

"Dari 59 kelompok tani hutan itu, totalnya mencakup 26.070 keluarga. Jadi kalau satu keluarga 5 orang katakan, berarti 26 ribu kali lima, jadi sekian ribu jiwa yang akan bisa dihidupi dari area hutan sosial yang diberikan," ujarnya, Kamis (3/2/2022).

Secara nasional, Presiden Jokowi menyerahkan SK Hutan Sosial dan SK TORA lahan seluas 469 ribu hektare, untuk 19 Provinsi dengan jumlah SK sekitar 700 buah.

Dari total 469 ribu lahan itu, yang diterima Jatim ada sebesar 35 ribu hektare. Menurut Erna jumlah ini sangat besar, yang diharapkan akan membawa tambahan kesejahteraan bagi warga Jatim khususnya kelompok tani hutan.

Tidak hanya itu, KLHK juga memberikan apresiasi bagi wilayah yang dinilai berhasil dalam mengelola hutan, sehingga membuat masyarakatnya produktif dan memdapatkan nilai ekonomi. Dua wilayah itu adalah, Bangka Belitung dan Lumajang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut gembira dengan capaian Lumajang. Meskipun beberapa waktu lalu diterpa bencana erupsi Semeru, hingga kini masih dilakukan proses recovery.

"Yang menjadi percontohan itu ada Lumajang dan satu lagi di Bangka Belitung. Baru dua sak Indonesia rek (baru dua se Indonesia)," katanya mengapresiasi.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang hadir langsung di Grahadi mengatakan, untuk mengelola hutan agar menjadi lahan produktif, Pemkab Lumajang membuat program yang berseiring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk membentuk Integrated Area Development (IAD).

"Area terpadu ini mengabungkan konsepsi area Perhutanan Sosial dengan seluruh jejaring pemanfaatannya," ungkapnya.

Thoriq mencontohkan Desa Burno di Lumajang. Yang mana perputaran uangnya dalam kurun waktu satu bulan, mencapai Rp 6 miliar. Di mana sebagian besar adalah konsep peternakan yang bermitra dengan pihak ketiga, melalui koperasi.

"Dan kebutuhan untuk kehidupan peternakan itu salah satu keunggulan utamanya adalah dari Perhutanan Sosial, karena pakannya dari Perhutanan Sosial," lanjutnya.

Kemudian untuk area dibawah Tegakan Hutan, sudah ditanami berbagai macam variannya tumbuhan produktif. Seperti Porang, Talas, Kopi, dan Pisang.

Dengan konsep terintegrasi ini, menurut Bupati Thoriq, disamping hutan tetap lestari, masyarakatnya juga mendapat income ekonomi.

"Itu artinya pertumbuhan kesejahteraan. Nah ini yang kami waktu itu menyampaikan ke Ibu Menteri Kehutanan," tuturnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved