LATAR BELAKANG Risma Disebut Berpeluang Besar Jabat Kepala IKN Nusantara, PDIP: Fokus Menteri Saja

SURYA.co.id | BALI - Tak lama ini, Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk menunjuk calon Kepala Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. 

Salah satu mantan kepala daerah dan berlatar belakang arsitek adalah Tri Rismaharini alias Risma yang kini menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Sebelum menjabat Mensos menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, Risma merupakan Wali Kota Surabaya dua periode.

Dia juga sebagai Wali Kota Surabaya perempuan pertama di era sistem pemilihan langsung secara demokratis.

Selama menjadi Wali Kota Surabaya dua periode, Risma dianggap berhasil membuat Kota Pahlawan ini ijo royo-royo. Taman-taman ada di seluruh penjuru Surabaya.  

Kepala daerah yang memiliki latar belakang arsitek dan pernah menjabat kepala daerah sesuai, antara lain Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Walikota Makassar Danny Pomanto dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Bagaimana respons Risma?

Menanggapi hal itu, Risma menjawab diplomatis.

Ia mengatakan banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar arsitek.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek."

"Bukan hanya aku aja. Jadi, gak bisa ngomong aku," jawab Risma usai menanam Mangrove di di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1/2022).

Bagaimana kesiapan dirinya jika ditunjuk?

Risma mengaitkannya dengan peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawabnya.

Awak media kembali mendesak Risma, apakah siap untuk ditunjuk.

"Bukan soal siap. Orang saya nggak tahu kok," kata Risma sambil tertawa.

Ia pun mengakhiri sesi tanya dengan wartawan dan mengajak kader PDIP yang sudah menantinya untuk foto bersama.

PDIP minta Risma fokus jadi menteri

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi penyebutan Risma sebagai kandidat potensial Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasto meminta kadernya tetap fokus dan berkonsentrasi pada tugasnya di pemerintahan.

"Mengingat Bu Risma sudah mengemban tugas yang sangat penting sebagai Menteri Sosial. Jadi dalam konteks itu PDIP menyadari setiap kader harus berkonsentrasi pada tugasnya."

"Yang sudah menjadi menteri, ya menjadi menteri konsentrasi di situ," kata Hasto saat ditemui di sela-sela HUT PDI-P, di Bali, Senin (24/1/2022).

Menurut Hasto, jika kriteria yang dimaksud Presiden yaitu kepala daerah dan berlatar belakang arsitek, maka Risma memungkinkan memenuhi hal tersebut.

"Ya kalau hanya kriterianya kepala daerah dan dari aspek berlatarbelakang itu memungkinkan," ucap Hasto.

Meski begitu, Hasto menilai partainya tetap memberikan kesempatan kepada tokoh lain untuk menjadi calon pemimpin IKN.

Terlebih, keputusan menunjuk kepala otorita IKN merupakan keputusan Presiden Jokowi.

"Tetapi kan tergantung presiden," jelasnya.

Stok tokoh PDIP banyak

"Ya kalau kriterianya itu kepala daerah yang berhasil kita punya banyak. Ada Pak Anas di Banyuwangi, Ada Pak Hendi dari Semarang yang juga terbukti mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik," kata Hasto di sela-sela HUT PDIP di Bali, Senin (24/1/2022).

"Kemudian juga ada Pak Ahok dan juga menunjukkan dedikasinya ada Bu Risma, ada Pak Djarot Saiful Hidayat. Ini kan orang-orang yang memang telah teruji kepemimpinannya," sambung Hasto.

Hasto Kristiyanto pun berkisah, bagaimana Bung Karno merupakan seorang arsitek.

Dimana, memiliki kemampuan profesional dan punya daya imajinasi tentang panolog hingga tata ruang.

Hasto pun mendukung kriteria yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut.

"Tidak hanya membangun bangunan tetapi juga keseluruhan aspek kebudayaan yang berkaitan dengan desain bangunan. Sehingga menurut saya merupakan kriteria yang ditetapkan oleh bapak presiden," jelas Hasto.

Biodata Tri Rismaharini

Risma memiliki nama dan gelar lengkap Dr.(H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T.

Pemimpin perempuan pertama di Surabaya itu lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961.

Sebelum menjadi Mensos, Risma pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya 2 periode sejak 28 September 2010 hingga 28 September 2015, dan dilanjutkan pada 17 Februari 2016 hingga 2021.

Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Risma tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi.

Tri Rismaharini juga menyandang kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53 persen dari jumlah suara keseluruhan.

Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya.

Bambang DH kemudian mengundurkan diri dari jabatannya.

Wali Kota Risma melanjutkan tugas bersama Whisnu Sakti Buana.

Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.

Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010.

Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.

Presiden UCLG-ASPAC

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sekaligus Presiden UCLG saat berkunjung ke Korea Utara. (surya/istimewa)

Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG-ASPAC 2018 (Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah Se-Asia Pasifik) di Surabaya, Tri Rismaharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG-ASPAC untuk masa bakti 2018-2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

Pendidikan

Tri Rismaharini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973.

Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980.

Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini di kantornya. (SURYA)

Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, lulus pada tahun 2002.

Dalam acara ITS EXPO, April 2014, Tri Rismaharini mengungkap keinginan untuk menjadi dosen di almamater seusai selesai mengabdi sebagai Wali Kota Surabaya.

Pada 4 Maret 2015, ia mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).

Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Riwayat jabatan

- Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (1997)

- Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya (2001)

- Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya (2001)

- Kepala Bagian Bina Pembangunan (2002)

- Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005)

- Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2005)

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008)

- Wali Kota Surabaya (2010-2015; 2016-Sekarang)

- Presiden United Cities and Local Governments Asia-Pacific (2018-Sekarang)

- Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (2019-Sekarang)

Penghargaan

Pada masa kepemimpinannya sebagai wali kota, Kota Surabaya telah meraih delapan kali piala Adipura kencana berturut-turut.

Mulai tahun 2011 hingga 2018 untuk kategori kota metropolitan, serta Adipura Paripurna pada tahun 2016.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini naik reog Ponorogo sambil membawa piala Adipura Kencana, Rabu (12/6/2013). (surya/ahmad amru muis)

Selain itu, kepemimpinan Risma juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan.

Pada Oktober 2013, Kota Surabaya di bawah kepemimpinannya juga memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik.

Surabaya menerapkan sistem respon cepat (central clearing house) dengan mengambil inspirasi dari sistem respon pelanggan dari restoran cepat saji McDonald’s.

Warga dapat mengirim keluhan dan saran dengan telepon, sms, surat elektronik, fax, situs internet dan sosial media.

Surabaya membangun Broadband Learning Centre untuk memberi pelatihan bagi petani agar terkoneksi dengan jaringan sistem pelayanan daring. Sistem ini memudahkan petani dan pekerja sektor lain untuk membangun akses pemasaran produk.

Taman bungkul yang pernah dipugarnya pun meraih penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013.

Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Taman Bungkul, Senin (16/3/2020). Penyemprotan disinfektan itu sebagai upaya antisipasi terhadap penyebaran virus corona yang kian digencarkan oleh Pemkot Surabaya. (surya.co.id/ahmad zaimul haq)

Pada Februari 2014, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik di dunia untuk bulan Februari 2014 atas keberhasilannya selama memimpin Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya.

Pada akhir tahun 2014, Surabaya menerima penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window (SSW). Penghargaan ini diberikan untuk sistem pelayanan kemudahan izin investasi Kota Surabaya.

Pada Februari 2015, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation atas keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota Surabaya dari yang kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi.

Penghargaan ini diberikan kepada Risma karena dianggap sebagai figur enerjik yang antusias mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan secara nasional maupun internasional serta dinilai berhasil memanfaatkan lahan mati dan menyulapnya menjadi taman kota.

Risma juga dipuji karena keberaniannya menutup kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yaitu Gang Dolly, serta respon cepatnya dalam menangani korban insiden AirAsia QZ8501.

Sejumlah anggota ormas Islam membawa spanduk saat aksi didepan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/6/2014). Mereka menggelar aksi mendukung rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup kawasan lokalisasi Dolly. (antara)

Pada Maret 2015, nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti CEO Facebook Mark Zuckerberg, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan tokoh lainnya.

Risma dinilai berhasil melakukan banyak terobosan luar biasa di Surabaya tentang lingkungan, dan ia juga dinilai telah berhasil mengubah kota besar dengan jutaan penduduk yang sarat polusi, kemacetan, dan kekumuhan menjadi kota metropolitan yang tertata, kaya akan taman lanskap dan ruang hijau lainnya.

Risma juga dinilai berhasil mengubah banyak lahan pemakaman gersang menjadi ruang penyerapan air sehingga dapat menangkal banjir.

Atas keberhasilannya membangun kembali citra kota Surabaya menjadi tertata rapi dan manusiawi, serta prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri kepada rakyat, pada tanggal 13 Agustus 2015, Tri Rismaharini menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo bersama 14 tokoh lain di Istana Negara, Jakarta.

Bintang Jasa Utama adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.

Pada bulan November 2015, Risma memperoleh penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award.

Ia memperoleh penghargaan ini bersama dengan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

Penghargaan ini diperoleh karena selama menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma dinilai berhasil membangun Surabaya menjadi kota cantik dan tertata serta mengembangkan sistem e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses pelelangan menjadi transparan dan bebas korupsi.

Ia juga dinilai berhasil membangun sistem e-goverment di Surabaya yang menyebabkan kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah, mencegah praktik korupsi, dan menghemat anggaran 600-800 miliar rupiah tiap tahunnya.

Pada bulan Juli 2018, Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini memperoleh penghargaan Lee Kuan Yew City Prize bersama dengan Hamburg, Jerman; Kazan, Rusia; dan Tokyo, Jepang.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengarak penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize yang baru saja diraih Kota Pahlawan, Selasa (10/7/2018). (surya/fatimatuz zahroh)

Penghargaan ini diperoleh karena Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan dan mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang sangat baik di tengah laju pembangunan kota yang semakin berkembang dengan pesat.

Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Risma di Singapura pada 9 Juli 2018. (Tribunnews.com/SURYA.co.id)