Berita Surabaya

Hari Ini Buruh akan Gelar Aksi di Gedung DPRD Jatim, Ini Tuntutan Mereka

Bersama sekitar 500 orang pekerja/buruh Jawa Timur akan melakukan aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Jawa Timur

surya.co.id/ahmad zaimul haq
Foto Ilustrasi demo buruh 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Relawan Kesehatan Jamkes Watch – KSPI Jawa Timur sebagai sayap organisasi serikat pekerja/serikat buruh bersama sekitar 500 orang pekerja/buruh Jawa Timur akan melakukan aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (19/1/2022).

Sekretaris Jamkeswatch-KSPI Jatim, Nuruddin Hidayat, menuturkan, 622.986 jiwa warga Jatim tidak memiliki jaminan kesehatan, lantaran kepesertaan BPJS Kesehatan rakyat miskin Jawa Timur yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinonaktifkan sepihak.

Pihaknya kecewa dengan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, tanpa adanya sosialisasi ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta.

"Banyak pengaduan dari rakyat miskin yang masuk ke relawan Kesehatan Jamkes Watch – KSPI Jawa Timur. Pengaduan tersebut terkait gagalnya rakyat miskin Jawa Timur untuk mengakses layanan Kesehatan. Mereka mengetahui BPJS Kesehatannya non-aktif ketika berobat di Rumah Sakit ataupun Puskesmas/Klinik," ujarnya, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Perbatasan Kabupaten Gresik Terus Digenjot

"Dalam aksi ini, kami meminta pada saat audiensi agar dapat dihadirkan pula di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Provinsi dan BPJS Kesehatan Jawa Timur," tuturnya.

Nuruddin meminta, warga Jawa Timur yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengakses layanan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.

"Bentuk tim kecil dengan melibatkan Dinas Sosial Jatim, Dinas Kesehatan Jatim, BPJS Kesehatan Jatim dan relawan kesehatan, untuk mengatasi dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ungkap Nuruddin.

"Sehingga masyarakat miskin/tidak mampu dapat dibantu untuk mengakses layanan kesehatan, sampai kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin/tidak mampu tersebut dibiayai kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur," pungkasnya.

BACA BERITA SURABAYA LAINNYA

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved